Reklamasi Pantai Jakarta, Menteri Susi Minta Ini ke Pengembang

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meminta pengembang reklamasi Pantai Utara Jakarta harus menyiapkan fasilitas kepada publik. Sehingga, publik dapat dengan bebas menikmati hasil dari reklamasi tersebut secara bebas dan gratis.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, luas pantai di Indonesia merupakan nomor dua terbesar di dunia. Tapi, hal itu belum dapat dinikmati sepenuhnya oleh publik.

Pasalnya, publik tidak memiliki fasilitas akses jalan menuju ke pantai secara gratis dan nyaman."Karena semua pantai sudah dikaveling menjadi milik korporasi sehingga publik tidak memiliki akses secara bebas dan gratis," kata Susi di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra V, Jakarta Selatan, Jumat (15/4/2016).

Menurut Susi, pemberian fasilitas publik itu merupakan kewajiban dari para pengembang reklamasi, termasuk di Pantai Utara Jakarta. Fasilitas publik dan kompensasi dari perubahan ekosistem harus dijalankan sebelum menyelesaikan pembangunan reklamasi.

"Memang itu konsekuensi pengembang untuk mendapatkan lahan baru yang mereka reklamasi dan itu harus dijalankan dahulu. Bukan pengembang melakukan untuk investasi dan properti sendiri dulu," tuturnya.

Susi mencontohkan, fasilitas publik yang harus dilakukan pengembang itu seperti mendalami aliran sungai, membuat integrated water said, membuat bendungan untuk pelimpahan penampungan air. Lalu, relokasi para nelayan dan penyediaan lapangan hidup bagi para nelayan.

Hal itu dilakukan agar pantai yang direklamasi itu tidak lagi seperti Muara Angke dan Muara Karang."Ini yang harus kita berpikiran jangka panjang. Jadi jaminan itu hanya berupa rekomendasi dari kami kepada Pemprov DKI. Dan Pemprov DKI itu harus memastikan pengembangnya melaksanakan itu. Kalau tidak, harusnya distop," paparnya.