Depok Kucurkan Rp5 Miliar Perbaiki Rumah Tak Layak Huni
Depok Kucurkan Rp5 Miliar Perbaiki Rumah Tak Layak Huni
A
A
A
DEPOK - Pemkot Depok mengalokasikan anggaran Rp5,4 miliar untuk memperbaiki rumah tidak layah huni (RTHL). Ribuan RTHL di Kota Depok akan diperbaiki secara bertahap.
Diperkirakan jumlah RTHL di kota ini lebih dari dua ribu rumah. Catatan yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, masih ada 132,72 hektare pemukiman dan perumahan kumuh di Depok. "Per tahun ada 700-1.000 rumah dibantu diperbaiki. Mereka memang rumah yang tidak layak huni," ungkap Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad pada wartawan Selasa, 12 April 2016 kemarin.
Tahun ini Depok mengucurkan anggaran sebesar Rp5,4 miliar untuk memperbaiki 300 RTLH di 11 kecamatan. Setiap RTLH bakal mendapatkan bantuan Rp18 juta. "Depok berusaha untuk terus mengurangi kawasan kumuh dan RTLH," ucapnya.
Menurut Idrus, pertumbuhan penduduk di Depok cukup tinggi yakni 3,4%. Tahun ini penduduk Depok mencapai 2.080.000 jiwa. Namun jumlah pada siang hari hanya 50% saja karena separuh dari penduduk bekerja di Jakarta.
Tingginya angka pertumbuhan penduduk berdampak pada kurangnya ketersediaan lahan pemukiman. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik, Jawa Barat menjadi kota yang kekurangan rumah paling banyak se-Indonesia. "Jumlahnya mencapai 1 juta unit rumah untuk warga Jawa Barat," katanya.
Untuk menjawab tantangan penyediaan rumah Pemerintah Depok bakal berupaya menyediakan rumah vertikal. "Tahun ini akan menjadi kajian setelah mendapatkan tantangan untuk membangun rusun dari kementerian, sampai 36 lantai," ujarnya.
Kepala Bappeda Hardiono menuturkan jumlah pemukiman kumuh sejak 2010 sampai sekarang terus berkurang. Tercatat pada 2010 ada seluas 564, 51 hektare perumahan dan permukiman kumuh. "Angka perumahan dan pemukiman kumuh terus turun. Pada 2019 Depok harus menuntaskan masalah itu," ujarnya.
Salah satu program yang ditawarkan pemerintah untuk mengubah pemukiman kumuh, adalah dengan memberikan bantuan perbaikan RTLH. Selain itu, Depok juga terus berbenah untuk memperbaiki pembangunan infrastruktur jalan maupaun pembangunan taman, dan ruang terbuka hijau.
Diperkirakan jumlah RTHL di kota ini lebih dari dua ribu rumah. Catatan yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, masih ada 132,72 hektare pemukiman dan perumahan kumuh di Depok. "Per tahun ada 700-1.000 rumah dibantu diperbaiki. Mereka memang rumah yang tidak layak huni," ungkap Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad pada wartawan Selasa, 12 April 2016 kemarin.
Tahun ini Depok mengucurkan anggaran sebesar Rp5,4 miliar untuk memperbaiki 300 RTLH di 11 kecamatan. Setiap RTLH bakal mendapatkan bantuan Rp18 juta. "Depok berusaha untuk terus mengurangi kawasan kumuh dan RTLH," ucapnya.
Menurut Idrus, pertumbuhan penduduk di Depok cukup tinggi yakni 3,4%. Tahun ini penduduk Depok mencapai 2.080.000 jiwa. Namun jumlah pada siang hari hanya 50% saja karena separuh dari penduduk bekerja di Jakarta.
Tingginya angka pertumbuhan penduduk berdampak pada kurangnya ketersediaan lahan pemukiman. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik, Jawa Barat menjadi kota yang kekurangan rumah paling banyak se-Indonesia. "Jumlahnya mencapai 1 juta unit rumah untuk warga Jawa Barat," katanya.
Untuk menjawab tantangan penyediaan rumah Pemerintah Depok bakal berupaya menyediakan rumah vertikal. "Tahun ini akan menjadi kajian setelah mendapatkan tantangan untuk membangun rusun dari kementerian, sampai 36 lantai," ujarnya.
Kepala Bappeda Hardiono menuturkan jumlah pemukiman kumuh sejak 2010 sampai sekarang terus berkurang. Tercatat pada 2010 ada seluas 564, 51 hektare perumahan dan permukiman kumuh. "Angka perumahan dan pemukiman kumuh terus turun. Pada 2019 Depok harus menuntaskan masalah itu," ujarnya.
Salah satu program yang ditawarkan pemerintah untuk mengubah pemukiman kumuh, adalah dengan memberikan bantuan perbaikan RTLH. Selain itu, Depok juga terus berbenah untuk memperbaiki pembangunan infrastruktur jalan maupaun pembangunan taman, dan ruang terbuka hijau.
(whb)
Explore More