Soal Kalijodo, Ahok Jangan Sampai Kalah dengan Risma

JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mendukung penertiban wilayah Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Asalkan, lahan itu benar-benar diperuntukan masyarakat luas.

"Kami mendukung penertiban hukum dan mengembalikan lahan. Pada dasarnya, apabila itu memang lahan Ruang Terbuka Hijau, dikembangkan pada fungsinya," ujar Hidayat di Gedung DPR, Jakarta, Jumat 19 Februari 2016.

Menurut Hidayat, tidak hanya lokalisasi Kalijodo saja yang harus ditertibkan, tetapi juga lokalisasi yang ada di Jakarta. Kemudian, prostitusi yang menduduki tanah negara sudah seharusnya difungsikan sebagaimana mestinya.

"Untuk Kalijodo bukan hanya satu-satunya, tempat-tempat lain yang seharusnya menjadi lahan terbuka hijau. Harusnya dijadikan semacam itu, atau trotoar-trotoar digunakan untuk macam-macam kegiatan penting, untuk dikembalikan kepada fungsi dasarnya," ucapnya.

Walaupun Pemprov DKI Jakarta sudah memberikan Surat Peringatan (SP1), Hidayat meminta, agar penertiban wilayah itu dilakukan secara manusiawi. Bahkan, kata dia, seyogianya Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok melakukan dialog terlebih dahulu sebelum ditertibkan.

"Sekalipun memang eksekusinya pendekatan manusiawi, juga perlu dengar juga dengan dialog, memberikan solusi alternatif terkait Kalijodo, salah satu yang ada di benak publik. Itu yang menjadi bagian dari mendapat dukungan, karena Kalijodo itu tempat prostitusi dalam bentuk yang tidak diterima oleh publik," jelas Hidayat.

Lebih lanjut dirinya berharap, masalah penutupan tempat prostitusi di Kalijodo bisa menjadi model untuk mencegah prostitusi di tempat lain.

Menurut dia, harusnya pemerintah bisa memberikan solusi untuk memecahkan masalah prostitusi di Jakarta, apalagi Indonesia akan menjadi tuan rumah Organisasi Kesatuan Islam (OKI) pada Maret mendatang.

"Apalagi Indonesia akan menjadi tuan rumah Konferensi OKI, semoga Jakarta bisa menimbulkan lingkungan Jakarta yang bersih dari prostitusi," ungkapnya.

Ia pun mencontohkan Wali Kota Surabaya yang berhasil menutup tempat prostitusi Dolly, Jakarta pun harus bisa seperti Surabaya.

"Bu Risma saja bisa menutup prostitusi terbesar di Asia Tenggara, di Surabaya itu tanpa memindahkan lokalisasi ke tempat lain. Seorang Ibu Risma saja bisa, tentunya Gubernur Jakarta (Ahok) lebih bisa lagi," imbuhnya.

Selain itu, Hidayat menambahkan, penyelesaian tempat prostitusi harus melibatkan semua pihak, baik Pemprov DKI Jakarta maupun organisasi masyarakat, untuk melakukan pembimbingan dan menghadirkan solusi baik dalam segi pekerjaan untuk mereka para pelaku prostitusi serta bimbingan rohani untuk mereka.