MUI Setuju Kalijodo Ditertibkan, Asal Tak Ada Kepentingan

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengaku setuju rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk membersihkan lokalisasi Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara. Namun, jangan sampai penggusuran ini hanya untuk mengalihkan kasus lain.

"Kalijodo memang harus dibersihkan. Seharusnya, bukan hanya pada saat ada masalah saja atau event," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (Ketum DPP) MUI Ma'ruf Amin saat dihubungi, Rabu (17/2/2016).

Ma'ruf menilai, Pemprov DKI itu seharusnya tidak hanya membersihkan kawasan prostitusi yang ada di Kalijodo. Tapi juga kawasan prostitusi lainnya yang ada di Jakarta, seperti di Mangga Besar, karena itu merusak moral bangsa.

"Harusnya di mana-mana dibersihkan. Sifatnya jangan karena ada event atau ada kepentingan baru dibersihkan. Kalau begitukan sifatnya temporary," kata Ma'ruf.

Menurut dia, penertiban yang sifatnya ada kepentingan tidak akan bertahan lama. Karena, hal itu hanya untuk menutupi kasus dan kepentingan yang lain. (Baca: Kalijodo Digusur, Daeng Azis Akan Lawan Ahok)

"Ini kan sifatnya kepentingan menyeluruh, harusnya menyangkut kemanusiaan, moralitas, akhlak bangsa. Jangan kalijodo saja. Semuanya. Itu tidak fair itu," jelasnya.

Ma'ruf menambahkan, MUI selalu menggencarkan dakwahnya pada masyarakat di Jakarta untuk membuat masyarakat menjauhi dunia prostitusi. Namun, dakwah itu diiringi langkah konkret pemerintah untuk menertibkan tempat prostitusi.

Sebab, untuk persoalan seperti penertiban tempat prostitusi dan penyediaan lapangan kerja itu merupakan domain kepemerintahan. Apalagi, alasan yang kerap dipakai orang masuk ke dunia prostitusi itu dilatari masalah ekonomi.

PILIHAN:

Polisi Cari Keanehan Pada Kejiwaan Jessica Wongso