Usulan Ahok Hapus Premium Dinilai Cari Popularitas Jelang Pilgub

JAKARTA - Usulan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) soal penghapusan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dari Jakarta dinilai hanya mencari popularitas jelang Pilgub 2017 mendatang. Pasalnya, wacana yang ditelurkan Ahok itu tidak pernah diusulkan kepada anggota Dewan selaku pengawas eksekutif.

Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Slamet Nurdin. Selain itu, sambung Slamet, alasan penghapusan BBM untuk mengurai kemacetan sangat tidak kuat. Apalagi dia tidak mensosialisasikannya ke legislatif yang merupakan mitra kesatuan dalam Pemerintah Daerah (Pemda).

"Kemacetan masih jauh bila diurai dengan penghapusan bbm. Gubernur tidak bisa main keluarkan kebijakan begitu saja sendiri tanpa ada persetujuan dewan. Ini one man show, kalau sudah ada perdebatan, pasti dia (Ahok) sendiri yang jadi pahlawannya. Lihat saja," kata Slamet di Jakarta, Rabu (3/2/2016).

Slamet menilai, kepemimpinan Ahok di Jakarta selama ini terlalu cepat dalam mengeluarkan kebijakan, padahal kebijakan itu belum ada data dan implikasinya. Akibatnya, kebijakan menjadi tidak matang dan akhirnya timbul pencarian kambing hitam.

Politikus Partai Keadilan Sosial (PKS) itu meminta Ahok menarik usulannya untuk menghapus premium di tengah krisis ekonomi dunia saat ini. Masyarakat harus dibantu dalam ekonomi seperti ini. Menurutnya, apabila ingin mengurai kemacetan, wujudkan saja wacana yang muncul terlebih dahulu, pembatasan kendaraan melalui parkir atau jalan berbayar. Termasuk kenaikna pajak progresif.

"Kebijakan menghapus premium ini kebijakan strategis. Harus koordinasi dengan semua pihak terkait. Kami akan mencoba menghentikan kebijakan-kebijakan kontradiktif. Kami takut beliau kebablasan dan akhirnya fungsi administrasi tata negara dilupakan. Dampaknya ya masyarakat, hanya disajikan wacana tanpa merasakannya," tuturnya.

PILIHAN:

Kembaran Mirna Sebut Jessica Pembohong