Ribuan Buruh Geruduk Kantor Jokowi, Lalulintas Dialihkan

JAKARTA - Ribuan buruh menggeruduk Istana Negara yang berada di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Ribaun buruh yang tergabung dari DPP Gabungan Serikat Buruh Mandiri (GSBM) dan Komite Persiapan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KP KPBI) menggelat aksi unjuk rasa di depan kantor Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sukarya, salah seorang orator mengatakan, kedatangannya ke Istana Negara untuk menuntut Jokowi soal pengupahan buruh. Mereka meminta agar orang nomor satu di Indonesia itu memberikan gaji yang laik untuk buruh.

"Satu, kami menolak RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) Pengupahan. Tuntutan kami yang kedua pemerintah membatalkan peraturan pemerintah tahun 2015 tentang pengupahan," kata Sukarya di lokasi aksi, Sabtu (24/10/2015).

Ketiga, lanjut Sukarya, buruh juga meminta Jokowi mengundang federasi-federasi serikat buruh termasuk federasi GSBM untuk dimintai masukannya sebagai partisipasi publik dalam merumuskan kembali peraturan pemerintah tentang pengupahan yang menguntungkan Buruh.

"Keempat batalkan PP Pengupahan dan Berlakukan Upah Layak Nasional. Kelima hapus sistem kerja kontrak dan outsourcing. Keenam Hentikan pemberangusan serikat (Union Busting)," tambahnya.

Selain itu, tuntutan mereka kepada presiden untuk menurunkan harga BBM, TDL dan Harga kebutuhan pokok. Nasionalisasi asset strategis dan bangun industrialisasi nasional juga masuk dalam tuntutan para buruh. "Tangkap, Adili, Penjarakan dan Sita Harta Koruptor," tegasnya.

Dalam aksinya, mereka juga menolak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masal. Kemudian, tolak upah murah.

"Berikan upah layak, kembalikan upah sektoral kebijakan pengupahan kebiri hak buruh berikan kebebasan berserikat upah buruh lokal," katanya.

Sementara itu, Kasubbag Humas Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Suyatno mengatakan, akibat demo tersebut Jalan Medan Merdeka Utara ditutup. "Jalan dialihkan ke Jalan Perwira karena tidak bisa dilalui akibat banyaknya massa yang berunjuk rasa," ujar Suyatno.

PILIHAN:

Ahok Perkirakan UMP 2016 di Atas Rp3 Juta

Dinilai Melecehkan, Ahok Diultimatum Keluarga Besar TNI/Polri