Cari Alternatif Lain, Warga Bidara Cina Ogah Dipaksa

JAKARTA - Warga Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memberikan alternatif yang baik bukan paksaan. Karena, relokasi ke rumah susun (rusun) yang diberikan pemerintah bukan solusi baik melainkan paksaan.

"Harusnya tanya dahulu ke warga mau enggak dipindahkan ke rusun. Diganti rusun itu paksaan bukan pilihan," tegas Heru, warga RW 14 saat ditemui di Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, Senin (21/9/2015).

Menurut dia, kehidupan di rusun tidak lebih baik dengan apa yang dirasakan saat ini. Karena, dia berpatokan kepada warga Kampung Pulo yang justru mengalami kesengsaraan. (Baca: Pintu Masuk Sodetan Ciliwung-KBT Ditargetkan November Selesai)

Maka itu, dia meminta pemerintah agar memberikan alternatif yang lebih baik sebagai hak warga dan bukan paksaan. "Ini kan waktunya makin dekat, kami juga was-was. Jadi pemerintah kalau bisa bersikap terbuka saja," tuturnya.

Warga RW 14 lainnya, Dedi mengaku tetap akan meminta penggantian sesuai perjanjian yang pernah disampaikan pada 2013 lalu. Dedi menyebutkan, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah yang saat itu masih menjabat sebagai asisten Pemerintah Kota Jakarta Timur mengatakan akan mengganti semua tanah dan bangunan.

"Sekarang tiba-tiba berubah seperti ini. Kalau tentang rusun itu kan memang hak kami, kalau sudah pindah kami juga tetap dapat ganti rugi," katanya.

Dedi tak menyebutkan berapa jumlah ganti rugi yang diinginkan. Ia hanya mengatakan, jumlah itu bisa disesuaikan dengan luas lahan yang warga tempati.

Sekadar diketahui, pada proyek sodetan Ciliwung-Kanal Banjir Timur (KBT), ada tiga RW yang akan dilakukan penertiban. RW itu adalah RW 04, 05, dan 14. Sedangkan di RW 05 dan RW 14 telah dilakukan inventarisasi 96 bangunan termasuk yang ada di bantaran kali.

PILIHAN:

Bentrok di Kampung Pulo, Seorang Warga Ditangkap

Nyali Satpol PP Ciut, Penggusuran Kampung Pulo Molor