Komisi IV DPRD Kota Bogor Pastikan Anggaran Tanggap Bencana Naik di APBD 2023
loading...
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor saat melakukan peninjauan di lokasi bencana di Kota Bogor. Foto/Dok DPRD Bogor
A
A
A
BOGOR - Banyaknya kejadian bencana alam yang terjadi di akhir tahun 2022, membuat Komisi IV DPRD Kota Bogor mengambil langkah pasti untuk meningkatkan anggaran tanggap bencana dalam APBD 2023. Hal itu untuk mengantisipasi bencana alam di Bogor.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Karnain Asyhar mengatakan, berdasarkan hasil rapat dengan mitra kerja, Komisi IV berharap ditingkatkannya anggaran tanggap bencana di APBD 2023, BPBD Kota Bogor bisa lebih maksimal meresponssituasi bencana.
“Selain kesiapan anggaran, SOP terkait tanggap bencana juga perlu diperbaiki, sehingga apa yang dialokasikan atau bantuan yang diberikan kepada masyarakat bisa tepat guna,” ujar Karnain, Rabu (14/12/2022).
Karnain juga berharap dengan adanya peningkatan anggaran tanggap bencana, maka daya dukung dari alat yang dimiliki oleh BPBD Kota Bogor bisa ditingkatkan. Sebab, hal tersebut nantinya akan menunjang kinerja dari BPBD untuk penanggulangan bencana.
”Sehingga kehadiran BPBD bisa dirasakan betul oleh masyarakat di lokasi titik bencana,” tegasnya.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Said Muhamad Mohan mengingatkan kepada jajaran Pemerintah Kota Bogor bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana sudah diatur dan diamanatkan didalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2018.
“Kita punya Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Nah ini guidance sebetulnya jelas pak wali, kita tinggal buka lagi apa saja yang menjadi kewenangan pemerintah, di situ kita harus tanggap,” ujar Mohan.
Mohan meminta agar seluruh SKPD Kota Bogor mempercepat penyerapan anggaran yang sudah dituangkan didalam APBD 2022. Terutama penyerapan anggaran yang berdampak langsung kepada masyarakat, mulai dari pembangunan fisik sampai bantuan sosial.
Mohan juga menginformasikan kepada Wali Kota Bogor bahwa BTT untuk APBD Perubahan 2022 mengalami kenaikan signifikan. Sehingga untuk melakukan penanggulangan bencana bisa lebih leluasa dan memaksimalkan anggaran yang ada.
“Jangan sampai anggaran yang sudah disiapkan menjadi SILPA karena kita tidak tanggap, apalagi kita juga sudah menyiapkan BTT yang cukup tinggi. Sekaligus proses birokrasi perlu dipangkas dan dipermudah mengingat kondisi tengah siaga bencana, agar bisa intevensi cepat,” ucapnya.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Karnain Asyhar mengatakan, berdasarkan hasil rapat dengan mitra kerja, Komisi IV berharap ditingkatkannya anggaran tanggap bencana di APBD 2023, BPBD Kota Bogor bisa lebih maksimal meresponssituasi bencana.
“Selain kesiapan anggaran, SOP terkait tanggap bencana juga perlu diperbaiki, sehingga apa yang dialokasikan atau bantuan yang diberikan kepada masyarakat bisa tepat guna,” ujar Karnain, Rabu (14/12/2022).
Karnain juga berharap dengan adanya peningkatan anggaran tanggap bencana, maka daya dukung dari alat yang dimiliki oleh BPBD Kota Bogor bisa ditingkatkan. Sebab, hal tersebut nantinya akan menunjang kinerja dari BPBD untuk penanggulangan bencana.
”Sehingga kehadiran BPBD bisa dirasakan betul oleh masyarakat di lokasi titik bencana,” tegasnya.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Said Muhamad Mohan mengingatkan kepada jajaran Pemerintah Kota Bogor bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana sudah diatur dan diamanatkan didalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2018.
“Kita punya Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Nah ini guidance sebetulnya jelas pak wali, kita tinggal buka lagi apa saja yang menjadi kewenangan pemerintah, di situ kita harus tanggap,” ujar Mohan.
Mohan meminta agar seluruh SKPD Kota Bogor mempercepat penyerapan anggaran yang sudah dituangkan didalam APBD 2022. Terutama penyerapan anggaran yang berdampak langsung kepada masyarakat, mulai dari pembangunan fisik sampai bantuan sosial.
Mohan juga menginformasikan kepada Wali Kota Bogor bahwa BTT untuk APBD Perubahan 2022 mengalami kenaikan signifikan. Sehingga untuk melakukan penanggulangan bencana bisa lebih leluasa dan memaksimalkan anggaran yang ada.
“Jangan sampai anggaran yang sudah disiapkan menjadi SILPA karena kita tidak tanggap, apalagi kita juga sudah menyiapkan BTT yang cukup tinggi. Sekaligus proses birokrasi perlu dipangkas dan dipermudah mengingat kondisi tengah siaga bencana, agar bisa intevensi cepat,” ucapnya.
Explore More