Tahun Depan DKI Bangun Trotoar Sepanjang 20 Kilometer, Ini Lokasinya

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta tahun depan akan membangun trotoar sepanjang 20 kilometer. Sebab, pembangunan trotoar itu sudah dianggarkan Rp171 miliar dari usulan Rp200 miliar di RAPBD 2023.

”Sebenarnya usulan kita sih Rp200 miliar sekian, dipotong (hampir) Rp30 miliar. Ya kita kalau dipotong Rp30 miliar jadi Rp171 miliar itu ya kita optimalkan,” ujar Kepala Dinas Bina Marga, Hari Nugroho,Jumat (18/11/2022).

Anggaran Rp171 miliar akan diperuntukan membangun trotoar di sejumlah kawasan sepanjang 20 kilometer. ”Yang sudah kita bangun 365 km, rencananya kemarin dengan anggaran Rp171 miliar ya nanti akan mungkin sekitar hampir 20-an lah. 20 km,” ucapnya.

Hari mengatakan trotoar diperuntukan sebagai penunjang mobilitas warga menuju transportasi umum. Diketahui Pemprov DKI menggencarkan integrasi transportasi.

”Memang kita bicara membangun trotoar itu adalah kawasan. Jadi tidak ruas per ruas jalan, tapi kawasan, supaya nanti jadi satu kesatuan, satu sistem lah, biar orang mau ke arah angkutan mobil itu bisa nyaman, aman dan bisa cepat ke angkutan umum, moda,” ucap Hari.

Pembangunan trotoar difokuskan di sejumlah wilayah seperti di Jalan Mangga Besar, Gunung Sahari Raya, sekitar Jakarta International Stadium (JIS). Kemudian, Mangga Dua Raya, Matraman Raya, sebagian ruas Jalan Daan Mogot, Mas Mansyur segmen Utara.

”Rencananya itu kita akan fokuskan di Matraman Raya, lanjutan. Itu kan halte Transjakarta itu lagi dibangun nah itu kita luruskan dari Matraman Raya ke Salemba. Kemudian di Harmoni, Gunung Sahari kemudian lanjut ke Mas Mansyur yang lanjutan," tuturnya.

Sebelumnya, Komisi D DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Bina Marga agar pembangunan trotoar dapat sesuai peruntukan dan tidak membuat titik kemacetan baru.

“Penekanan kami bahwa harus ada pembuatan konsep bahwa pembuatan trotoar bisa efektif dan tidak membuat macet,” kata Ketua Komisi D DPRD DKI, Ida Mahmudah, Jumat (18/11/2022).



Ida menyampaikan, anggaran pembangunan trotoar sebesar Rp171 miliar itu, akan digunakan Dinas Bina Marga untuk menunjang sejumlah kawasan transportasi terintegerasi.

Oleh karena itu, Komisi D mengingatkan Dinas Bina Margamengadeng Satpol PP untuk melakukan pengawasan.