DPRD DKI Minta Program Pengamanan Aset Jadi Prioritas di APBD 2023

JAKARTA - Komisi C DPRD DKI Jakarta meminta Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI memprioritaskan program pengamanan aset milik Pemprov dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tahun 2023.

Ketua Komisi C DPRD DKI Habib Muhammad bin Salim Alatas menyebut upaya pengamanan aset seperti pemagaran, dan pemberian papan nama perlu dilakukan, karena hingga saat ini masih banyak aset Pemprov yang terbengkalai dan belum terdata.

“Aset-aset wajib dilindungi. Sebelum jadi sengketa, lebih baik di pagar, diperjelas bahwa ini aset Pemprov,” kata Habib dalam keterangannya dikutip, Minggu (13/11/2022).

Habib juga mengimbau BPAD DKI tetap harus berhati-hati dalam pengamanan aset. Status aset harus diperjelas terlebih dahulu, baru dilakukan pengamanan aset. Ia khawatir apabila aset tersebut masih berstatus sengketa, justru menjadi masalah di kemudian hari.

“Ingat juga kalau di pagar itu yang statusnya sudah jelas, jangan nanti masih sengketa tapi dianggap aset Pemprov, yang di pagar itu yang sudah jelas keabsahannya, kepemilikannya,” ujarnya.



Anggota Komisi C Andyka juga meminta Pemprov agar meningkatkan jumlah kegiatan pengamanan aset. Sebab target yang diberikan BPAD pada tahun 2023 masih jauh dari harapan. Target BPAD dalam mengamankan aset tahun depan.

Di antaranya, pemagaran di 36 lokasi seluas 12.227 meter dengan anggaran Rp25,5 miliar, pemasangan papan nama di 550 titik dengan anggaran Rp2,6 miliar serta sertifikasi 663 bidang lahan dengan anggaran Rp7,4 miliar.

“Terkait pemagaran, agak sedikit bingung. Aset kita ini seabrek-abrek yang belum diamankan, cuma saya lihat angkanya hanya di 36 lokasi 12.227 meter, artinya hanya 1,2 hektare saja. Ini menjadi perhatian dan atensi ya,” ucap Andyka.

Kepala BPAD DKI Jakarta Reza Phahlevi mengaku pihaknya memiliki keterbatasan ketika ingin melakukan pemagaran ataupun penamaan aset. Sebab terganjal harus mendapatkan izin Dinas yang memiliki aset tersebut.

“Kita tidak bisa sembarang pemagaran. Sebenarnya syarat kita melakukan pemagaran itu harus ada permintaan resmi dari SKPD atau UKPD dari dinas tersebut,” ucapnya.

Kendati demikian, Reza optimistis tahun ini dapat mencapai target 2.000 bidang dengan menggandeng Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta. Sehingga bisa langsung di proses dalam sistem Jakarta satu agar terdata secara optimal.