Nasib Sumur Resapan Pengendali Banjir Jakarta Berada di Tangan Pj Gubernur, Kenapa?

JAKARTA - Nasib keberlanjutan sumur resapan pengendali banjir Jakarta berada di tangan Penjabat (Pj) Gubernur setelah masa jabatan Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria (Ariza), berakhir pada 16 Oktober 2022.

Dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta sudah tidak lagi mengeluarkan anggaran untuk penyediaan sumur resapan.



"Teman-teman di DPRD sampai hari ini belum menyetujui (dianggarkan). Memang itu nanti masih pembahasan bersama Pj Gubernur," ujar Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza, Kamis (6/10/2022).

Ariza menjelaskan, anggaran program untuk 2023 sekarang ini sudah mulai dibahas. Namun pembahasan detailnya bersama DPRD akan dilanjutkan oleh Pj Gubernur.

"Setelah tanggal 16 Oktober itu sudah menjadi kewenangan Pj Gubernur," kata Ariza.



Menurut Ariza, program sumur resapan sangat dirasakan dampak positifnya dalam pengendalian banjir Jakarta. Untuk itu, ia menilai program ini perlu dilanjutkan.

m

"Pemprov DKI merasa perlu, bahwa sumur resapan ini dirasakan manfaatnya, memberikan pengaruh yang positif pada penanganan banjir," tandasnya.

Namun, Ariza menegaskan bahwa hal itu merupakan kewenangan sepenuhnya Pj Gubernur DKI. Ariza bersama Anies yang akan berakhir masa jabatannya pada 16 Oktober nanti tidak bermaksud mengintervensi program Pj Gubernur ke depan.

"Bukan merekomendasikan, itu menjadi kewenangan Pj Gubernur. Kita tidak ingin mengintervensi Pj Gubernur. Pj Gubernur punya keleluasaan, punya kewenangan untuk mengambil keputusan yang terbaik menurut Pj Gubernur bagaimana Pemprov ke depan," tandasnya.