Urai Kemacetan, F-PKS DPRD Usul Pemprov DKI Batasi Warga Beli Kendaraan

JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) DPRD DKI mengusulkan agar Pemerintah Provinsi ( Pemprov ) membatasi warga Jakarta membeli kendaraan bermotor. Usulan itu untuk mengatasi kemacetan yang terjadi di Jakarta.

Demikian disampaikan Anggota DPRD DKI Fraksi PKS Muhammad Taufik Zoelkifli dalam rapat bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta, Senin (3/10/2022). Menurutnya, pembatasan tersebut bisa menjadi satu siasat guna mengurai kemacetan yang terjadi di Ibu Kota Jakarta.

"Saya mengusulkan juga ada dimasukkan satu aturan apakah bisa dimasukkan aturan, di mana keluarga Jakarta atau yang ber-KTP Jakarta, itu maksimal punya kendaraan berapa atau satu KTP Jakarta punya kendaraan berapa," kata Taufik ketika rapat bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Dishub DKI Jakarta tengah merumuskan kebijakan push dan pull strategy guna mengendalikan masalah lalu lintas di Jakarta. Di antaranya dengan mengeluarkan kebijakan ganjil genap, uji emisi, kebijakan work from home, zona rendah emisi, dan manajemen tarif parkir.



Lebih lanjut, Taufik menuturkan, usulan pembatasan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor ini bisa dirumuskan dalam push strategy Dishub DKI.

“Push-nya itu, apakah bisa dimasukkan satu aturan bagaimana kalau enggak salah kan kemarin 10 tahun usia kendaraan (dihapus) nah ini (aturan maksimal jumlah kepemilikan) apakah bisa diterapkan? Itu saja,” tutur Taufik.

Kendati demikian, lanjut Taufik ingin warga Jakarta terdorong menggunakan transportasi umum. Sehingga, Pemprov DKI perlu menuntaskan terlebih dahulu program pull strategy. Baca juga:DKI Berlakukan Uji Emisi untuk Kendaraan Bermotor Mulai Akhir Tahun

"Saya, kita itu juga untuk tenggang rasa untuk orang-orang yang belum memiliki mobil dan juga mendorong mereka untuk menggunakan transportasi publik. Saya kira bisa efektif kalau dilakukan dengan baik, jadi emisi udara berkurang," jelasnya.