Komoditas Pangan di Tangsel Naik, Operasi Pasar Segera Digelar

Kamis, 08 September 2022 - 11:00 WIB
loading...
Komoditas Pangan di Tangsel Naik, Operasi Pasar Segera Digelar
Sejumlah komoditas pangan mengalami lonjakan imbas tarif baru Bahan Bakar Minyak (BBM). Foto: MPI/Hambali
A A A
TANGERANG SELATAN - Sejumlah komoditas pangan mengalami lonjakan imbas tarif baru Bahan Bakar Minyak ( BBM ). Pedagang pasar tradisional di wilayah Tangerang Selatan ( Tangsel ) menyebut kenaikan mencapai 30 persen.

"Biasanya kalau BBM naik, pasti harga yang lain juga ikut-ikutan," ucap pedagang sayur di Pasar Ciputat, Aceng kepada wartawan di lokasi, Kamis (8/9/2022).

Dia menyebut, kenaikan harga itu terjadi pada kentang yang sebelumnya dijual Rp10.000 per kilogram kini naik menjadi Rp13.000. Lalu mentimun dari sebelumnya dijual Rp3.000 per kilogram, kini menjadi Rp5.000.

Kemudian buncis dari sebelumnya Rp8.000 per kilogram sekarang menjadi Rp13.000, kacang panjang dari Rp10.000 menjadi Rp15.000. Sedangkan bawang dan cabe juga mengalami kenaikan dengan kisaran fluktuatif.

"Ini naik sekitar 30 persen," ujarnya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Heru Agus Santoso mengatakan, kenaikan harga komoditi itu merupakan imbas penyesuaian harga baru BBM.

"Kenaikan harga BBM berdampak pada harga biaya angkutan. Kita masih memantau kondisi harga terakhir untuk di enam pasar pantau," terangnya.



Berdasarkan hasil tinjauan terakhir di berapa pasar, lanjut Heru, di antara komoditi yang naik yaitu bawang, cabai dan sayur kol. Sedang harga telur sendiri mulai normal setelah ada intervensi pemerintah.

"Untuk komoditi telur sudah bisa ditekan dari Rp32.000 sampai Rp33.000 per kilogram, sekarang pada posisi Rp29.000 sampai dengan Rp30.000 per kilogram. Yang lainnya masih kita pantau kenaikannya," imbuhnya.

Guna menekan kenaikan sejumlah komoditi, Disperindag tengah menyiapkan operasi pasar yang dalam waktu dekat segera dilakukan. Namun, kata dia, upaya itu masih harus menunggu proses kordinasi dengan pimpinan serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.

"Kita masih menunggu regulasi dan kebijakan dari pemerintah pusat bagaimana untuk intervensinya. Namun secara lokal daerah, kita sudah menyiapkan program dan langkah yang masih dalam proses pembahasan dengan pimpinan dan OPD terkait," tukasnya.
(mhd)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.3558 seconds (0.1#10.140)