Mantan Ketua MK Nilai Bahtiar Dirjen Polpum Kemendagri Cocok Gantikan Anies

JAKARTA - Anggota DPD Dapil DKI Jakarta Jimly Asshiddiqie menilai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) Bahtiar cocok menggantikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan . Masa jabatan Anies akan berakhir Oktober 2022 mendatang.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengatakan, syarat yang perlu dimiliki Penjabat Gubernur DKI harus memiliki kemampuan komunikasi politik yang baik. Syarat ini sesuai dengan pengalaman Bahtiar yang pernah menjabat Direktur Ormas dan Kapuspen Kemendagri.
Baca juga: Siapa 6 Calon Pengganti Anies? Ini Respons Kemendagri

Bahtiar mempunyai modal yang baik untuk membangun komunikasi humanis dengan seluruh pemangku kepentingan di Jakarta karena tantangan yang dihadapi DKI begitu kompleks. Terlebih, DKI barometer politik nasional, maka stabiltas politik perlu dijaga pada masa transisi DKI.

“Penjabat Gubernur DKI harus mampu mengayomi masyarakat yang multikultur apalagi kehidupan sosial masyarakatnya penuh dinamika,” kata Ketua DKPP periode 2012-2017 ini, Sabtu (3/9/2022).

Karena itu, sosok pengganti Anies haruslah seseorang yang mampu menjaga stabilitas politik maupun sosial sehingga roda pemerintahan dan pelayanan publik berjalan dengan baik.

Jimly menilai sosok Bahtiar juga memiliki pengalaman sebagai Penjabat Gubernur Kepulauan Riau. Bahtiar diharapkan dapat membangun komunikasi baik dengan DPRD DKI, jajaran internal Pemprov DKI maupun perpanjangan pemerintah pusat.
Baca juga: Siapa Sosok Pengganti Anies? Pras: Presiden Jokowi Lebih Tahu

“Sebagai ASN, Bahtiar dinilai memegang teguh sikap netral dengan kinerja dan berhasil menginisiasi program-program kebangsaan sehingga sosoknya dapat diharapkan dapat mengemban amanah pemerintah pusat dan diterima semua pihak,” kata Jimly yang juga Pakar Hukum Tata Negara ini.

Sebelumnya, telah beredar sejumlah nama yang akan menggantikan Anies yakni Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali, dan Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Bidang Informasi dan Komunikasi Politik Juri Ardiantoro.