Pengakuan JNE, Beras Bansos Presiden yang Dikubur Rusak karena Hujan

JAKARTA - Polisi telah memeriksa Kementerian Sosial dan JNE Pusat terkait penimbunan beras Bansos Presiden di tanah kawasan Tirtajaya, Sukmajaya, Depok. Berdasarkan pengakuan JNE, beras tersebut basah dan rusak akibat kehujanan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan, penyidik Polres Metro Depok telah meminta keterangan Samsul Jamaludin yang merupakan perwakilan JNE dan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam Kemensos Mira Riyati Kurniasih.
Baca juga: Kuburan Bansos Presiden di Depok, Warga Tirtajaya Justru Tahu dari YouTube

Berdasarkan pemeriksaan terhadap Samsul diketahui JNE bekerja sama dengan PT DNR sebagai pemenang vendor untuk mendistribusikan beras bansos dari pemerintah untuk wilayah Depok pada 2020. JNE mengantarkan beras bansos tersebut ke dalam daftar penerima yang dibuat pemerintah.

Setelah beras disiapkan PT DNR kemudian JNE mengambil beras bansos tersebut di Gudang Bulog Pulogadung, Jakarta Timur. Ketika JNE mengantarkan beras ke Depok mengalami gangguan di perjalanan. Beras yang dibawa basah setelah diguyur hujan hingga rusak.

"Dikarenakan beras basah maka itu menurut JNE adalah tanggung jawab JNE dan beras sudah diganti oleh pihak JNE dengan paket lainnya yang setara," ujar Zulpan, Selasa (2/8/2022).
Baca juga: Mengejutkan! Pengakuan Tukang Gali Penimbunan Bansos Presiden di Tanah Depok

Dia menuturkan klaim JNE itu tidak dapat dipastikan kebenarannya karena belum menunjukkan dokumennya termasuk orang-orang yang mendapat penggantian beras yang rusak tersebut.

"Berdasarkan keterangan pihak JNE dikarenakan basah akibat kesalahan operasional pihak JNE, maka mereka menggantinya dan tidak dibebankan kepada pemerintah dan atas kejadian ini mereka mengatakan telah melakukan pembayaran ke pemerintah kemudian beras yang ditimbun adalah beras rusak," jelasnya.

Menurut pengakuan JNE sebagaimana tersebar di media sosial bahwa beras yang dikubur adalah beras basah dan rusak dalam perjalanan pengambilan dari gudang Bulog. "Keterangan ini (pihak JNE) belum didukung dokumen," ucap Zulpan.