Dugaan Aliran Dana Korupsi di Musda V Versi Ade Puspitasari, Ini Reaksi Tokoh Golkar Kota Bekasi

JAKARTA - Dalam Musyawarah Daerah (Musda) V DPD Partai Golkar Kota Bekasi yang dilakukan pihak Ade Puspitasari terindikasi menerima aliran dana korupsi dari mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Bekasi.

Menyikapi hal tersebut, Tokoh Partai Golkar Kota Bekasi merasa berang dan malu atas dugaan aliran dana korupsi tersebut. "Hajatan Musda V DPD Partai Golkar Kota Bekasi versi Ade Puspitasari terindikasi ada aliran dana korupsi mantan Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi Rahmat Effendi yang terjaring OTT KPK sesuai barang bukti di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung," ujar Tokoh Partai Golkar Bekasi Hj Tamimah, Rabu (1/6/2022).
Baca juga: Pasca OTT Rahmat Effendi, Golkar Bekasi: Jangan Ada Lagi Korupsi di Kota Ini

Mantan Anggota DPRD Kota Bekasi Fraksi Partai Golkar selama dua periode ini mengatakan, adanya aliran dana korupsi akan mencoreng nama besar Partai Golkar. Jika Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar masih memilih Ade Puspitasari sebagai Ketua DPD Golkar Kota Bekasi sama saja mencoreng mukanya. Apalagi Airlangga ingin maju di Pemilu 2024 sebagai calon Presiden.

"Kita berharap kepada Mahkamah Partai segera memberikan sikap atas adanya gugatan pada Musda V DPD Partai Golkar Kota Bekasi. Dalam kasus korupsi Rahmat Effendi ada aliran dana dalam Musyawarah Daerah V Partai Golkar Kota Bekasi. Jadi, serahin Partai Golkar ke kader yang bersih. Kalau masih dibiarkan Golkar Kota Bekasi dipegang Ade Puspitasari, Pak Airlangga sama saja mencoreng mukanya sendiri. Harusnya DPP segera mensikapi agar tidak mencoreng nama baik kita, apalagi Pemilu sudah dekat. Bisa-bisa 2024 tidak ada memilih Partai Golkar di Kota Bekasi," beber Tamimah.

"Orang kagak bakal mau ngikutin Partai Golkar kalau DPD Golkar Kota Bekasi dipimpin sama Ade. Jadi, saya berharap segera Ade diberhentiin dah. Jangan sampai kelamaan sebab kita mau menyambut Pemilu apalagi Pilpres. Bisa rugi nanti Golkar," sambungnya.

H Yusuf Naseh, Tokoh Partai Golkar yang juga mantan Anggota DPRD Kota Bekasi mengatakan, sebetulnya dirinya sudah menduga dari awal, bahkan sebelum Musda dirinya mengharapkan Ketua DPD yang lama jangan memaksakan untuk menciptakan anaknya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi.

"Sekarang ini KPK sudah membuka bahwa ada aliran dana korupsi yang mengalir di Musda V DPD Partai Golkar Kota Bekasi versi Ade Puspitasari. Sebaiknya Ade mundur aja dah dari sekarang. Karena kalau begitu dia sudah tidak punya kredibilitas bahwa nggak punya nilai. Jadi, lebih baik mundur serahkan pada orang lain itu kan lebih baik untuk Partai Golkarnya apalagi nanti kita bicara Pilkada dan Pilpres di 2024," ujarnya.

Soal polemik dua kubu Musda V DPD Golkar Kota Bekasi yang saat ini sedang di gugatan Mahkamah Partai, Bang Yunas sapaan akrabnya, menuturkan Mahkamah Partai itu kan orang-orang pandai semua. Orang-orang yang mempunyai wawasan tinggi kemudian orang-orang yang punya rencana masa depan yang luar biasa serta mereka bisa menilai untuk seluruh DPD di Indonesia tidak cuma di Kota Bekasi.
Baca juga: Putri Rahmat Effendi Minta Kader Golkar Bekasi Rapatkan Barisan

"Apalagi di Kota Bekasi ada sengketa Gedung Sekretariat Kantor DPD Partai Golkar. Ya udah saya pikir mah yang sudah tidak ada kredibilitas, yang sudah salah, menerima aliran dana korupsi ya itu yang disalahkan. Bukan dimenangkan. Kalau dimenangkan ya salahnya orang DPP kalau begitu," tegasnya.

Yunas berharap saat ini tahapan Pilkada dan Pilpres sudah makin dekat pastinya Golkar ingin lagi berkiprah dan memenangkan Pemilu 2024 tentunya ingin berkuasa lagi.

"Jadi segeralah bersikap, orang-orang DPP jangan pura-pura tidak tahu. Lanjutkan proses persidangan gugatan di Mahkamah Partai terkait Musda V DPD Partai Golkar Kota Bekasi. Kemudian, pilih pihak yang mempunyai kredibilitas dan tidak cacat hukum agar Partai Golkar Kota Bekasi bisa kembali bangkit ," ujarnya.