Buntut Kasus Salah Tangkap, HMI Jabodetabek Bakal Demo di Istana
loading...
Ratusan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) se-Jabodetabek bakal menggelar aksi unjuk rasa di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Jumat (22/4/2022). Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Ratusan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) se-Jabodetabek bakal menggelar aksi unjuk rasa di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Jumat (22/4/2022). Hal ini terkait kasus dugaan salah tangkap kasus begal di Tambelang, Kabupaten Bekasi.
Baca juga: Kecam Perusak Sekolah Muhammadiyah, PB HMI Desak Polres Madina Tangkap Pelaku
Adapun tuntutan HMI agar Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengevaluasi Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan salah tangkap tersebut, yang menimpa kader HMI Bekasi, Muhammad Fikri dan kawan-kawan.
Ketua Pengurus Besar (PB) HMI Bidang Perguruan Tinggi dan Kepemudaan (PTKP), Akmal Fahmi membenarkan, aksi unjuk rasa besok akan dihadiri ratusan kader HMI se-Jabodetabek.
"Sekitar 300 orang," kata Akmal saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Kamis (21/4/2022) malam.
Akmal mengaku, telah bersurat kepada pihak kepolisian terkait aksi unjuk rasa. Dalam selebaran yang diterima bahwa aksi unjuk rasa berlangsung pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai di Istana Kepresidenan.
"Aksi pukul 13.00 WIB titik kumpul di PB HMI dan titik aksi di Istana negara," ucapnya.
Adapun lima poin tuntutan HMI se-Jabodetabek di antaranya;
1. Mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menuntaskan kasus HAM yang menimpa rakyat Indonesia.
2. Mendesak Presiden memerintahkan Kapolri untuk mencopot, memecat, dan mengadili oknum Polsek Tambelang, Polres Bekasi yang terlibat dalam kasus dugaan salah tangkap terhadap kader HMI Muhammad Fikry dan kawan-kawan.
3. Mendesak Kapolri mengevaluasi Polda Metro Jaya atas dugaan penyampaian keterangan tidak sesuai fakta di lapangan dalam kasus dugaan salah tangkap terhadap kader HMI Muhammad Fikry dan kawan-kawan.
4. Meminta kepada Kapolri untuk segera mengambil langkah agar memastikan kasus kekerasan dan pembegalan HAM tidak terjadi lagi.
5. Meminta Presiden Jokowi untuk terlibat langsung dalam menyelesaikan ketimpangan penegakan hukum yang menimpa kader HMI di wilayah hukum Polres Bekasi.
Lihat Juga: 24 Tersangka Judol Komdigi Sudah Ditangkap, Ada Alwin Jabarti Kiemas dan Eks Komisaris BUMN
Baca juga: Kecam Perusak Sekolah Muhammadiyah, PB HMI Desak Polres Madina Tangkap Pelaku
Adapun tuntutan HMI agar Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengevaluasi Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan salah tangkap tersebut, yang menimpa kader HMI Bekasi, Muhammad Fikri dan kawan-kawan.
Ketua Pengurus Besar (PB) HMI Bidang Perguruan Tinggi dan Kepemudaan (PTKP), Akmal Fahmi membenarkan, aksi unjuk rasa besok akan dihadiri ratusan kader HMI se-Jabodetabek.
"Sekitar 300 orang," kata Akmal saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Kamis (21/4/2022) malam.
Akmal mengaku, telah bersurat kepada pihak kepolisian terkait aksi unjuk rasa. Dalam selebaran yang diterima bahwa aksi unjuk rasa berlangsung pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai di Istana Kepresidenan.
"Aksi pukul 13.00 WIB titik kumpul di PB HMI dan titik aksi di Istana negara," ucapnya.
Adapun lima poin tuntutan HMI se-Jabodetabek di antaranya;
1. Mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menuntaskan kasus HAM yang menimpa rakyat Indonesia.
2. Mendesak Presiden memerintahkan Kapolri untuk mencopot, memecat, dan mengadili oknum Polsek Tambelang, Polres Bekasi yang terlibat dalam kasus dugaan salah tangkap terhadap kader HMI Muhammad Fikry dan kawan-kawan.
3. Mendesak Kapolri mengevaluasi Polda Metro Jaya atas dugaan penyampaian keterangan tidak sesuai fakta di lapangan dalam kasus dugaan salah tangkap terhadap kader HMI Muhammad Fikry dan kawan-kawan.
4. Meminta kepada Kapolri untuk segera mengambil langkah agar memastikan kasus kekerasan dan pembegalan HAM tidak terjadi lagi.
5. Meminta Presiden Jokowi untuk terlibat langsung dalam menyelesaikan ketimpangan penegakan hukum yang menimpa kader HMI di wilayah hukum Polres Bekasi.
Lihat Juga: 24 Tersangka Judol Komdigi Sudah Ditangkap, Ada Alwin Jabarti Kiemas dan Eks Komisaris BUMN
(maf)
Explore More