Jabodetabek PPKM Level 2, Pemkot Bekasi Siapkan PTM 75 %
loading...
A
A
A
BEKASI - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi akan kembali menerapkan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas 75 persen. Hal ini menyusul status wilayah Jabodetabek yang sudah PPKM Level 2.
“Kalau di Level 2 PPKM kan kita bisa melaksanakan 70 sampai 75 persen (pembelajaran tatap muka),” ujar Kadisdik Kota Bekasi Inayatullah ketika dikonfirmasi wartawan, Senin (7/3/2022).
Inay mengatakan, sejumlah sekolah dapat menggelar PTM secara 100 persen. Namun syaratnya dengan melihat jumlah total murid.
“Kalau misalnya jumlah muridnya (total) di bawah 100 atau 200, ya mungkin bisa 100 persen PTM,” tuturnya.
Namun demikian, pihaknya masih menunggu surat edaran dari Pemerintah Kota Bekasi. Komite kebijakan akan mengeluarkan surat mengenai tindaklanjut dari penetapan Pemerintah Pusat.
“Jadi tinggal penyesuainnya saja, kan di Inmendagri juga ada ketentuan berapa persennya,” tuturnya.
Dalam menghadapi digelarnya PTM ini, dia meminta semua pihak untuk turut mengawal siswa-siswa. Hal ini berkaitan dengan protokol kesehatan.
“Karena itu kita pengawas di masyarakat, menjadi tanggung jawab bersama. Jadi semua masyarakat, tokoh, agama bersama-sama untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat,” pungkas dia.
“Kalau di Level 2 PPKM kan kita bisa melaksanakan 70 sampai 75 persen (pembelajaran tatap muka),” ujar Kadisdik Kota Bekasi Inayatullah ketika dikonfirmasi wartawan, Senin (7/3/2022).
Inay mengatakan, sejumlah sekolah dapat menggelar PTM secara 100 persen. Namun syaratnya dengan melihat jumlah total murid.
“Kalau misalnya jumlah muridnya (total) di bawah 100 atau 200, ya mungkin bisa 100 persen PTM,” tuturnya.
Namun demikian, pihaknya masih menunggu surat edaran dari Pemerintah Kota Bekasi. Komite kebijakan akan mengeluarkan surat mengenai tindaklanjut dari penetapan Pemerintah Pusat.
“Jadi tinggal penyesuainnya saja, kan di Inmendagri juga ada ketentuan berapa persennya,” tuturnya.
Dalam menghadapi digelarnya PTM ini, dia meminta semua pihak untuk turut mengawal siswa-siswa. Hal ini berkaitan dengan protokol kesehatan.
“Karena itu kita pengawas di masyarakat, menjadi tanggung jawab bersama. Jadi semua masyarakat, tokoh, agama bersama-sama untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat,” pungkas dia.
(thm)