LSM di Tangerang Minta Kepala Daerah Terbuka Soal Penggunaan Dana BPO

Jum'at, 18 Februari 2022 - 18:24 WIB
loading...
LSM di Tangerang Minta Kepala Daerah Terbuka Soal Penggunaan Dana BPO
Kepala daerah yang kerap tampil ke publik diminta terbuka soal penggunaan Biaya Penunjang Operasional (BPO). Foto: Ilustrasi/SINDOnews
A A A
TANGERANG SELATAN - Kepala daerah yang kerap tampil ke publik diminta terbuka soal penggunaan Biaya Penunjang Operasional (BPO). Karena, keterbukaan itu sangat penting sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

"Selama ini kita (publik) tidak pernah tahu BPO tersebut besarannya berapa dan digunakan untuk apa saja," kata Wakil Koordinator Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH) Jupri Nugroho kepada wartawan di Tangerang, Jumat (18/2/2022). Baca juga: 272 Plt Kepala Daerah Jelang 2024, Fahira Idris: Waspadai Kepentingan Terselubung

Terlebih, kata dia, untuk kepala daerah populer yang banyak tampil di media. Menurutnya, penggunaan dana BPO penting diketahui publik, agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

"Karena kepala daerah ditunjang dengan anggaran yang tidak sedikit, terutama pada biaya penunjang operasional yang tidak sedikit. Apa lagi di tengah kondisi masyarakat yang sedang sulit, akibat pandemi membutuhkan kepala daerah yang tidak hanya pintar menghabiskan anggaran, salah satunya BPO," terangnya.



Sesuai dengan aturan yang ada, kata Jupri, anggaran BPO masing-masing kepala daerah tentu berbeda-beda disesuaikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing.

"Merujuk pada PP Nomor 109 bahwa Kedudukan BPO adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai wakil pemerintah pusat dan fungsi desentralisasi," sambungnya.

Dalam aturan Pasal 9 PP itu, dikatakan dia, BPO kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi ditetapkan berdasarkan klasifikasi PAD dengan besaran mencapai 0,15 persen dari PAD. Namun tidak boleh melewati batas besaran yang sudah ditentukan. Baca juga: Mendagri Ungkap Pj Kepala Daerah Dilarang Melakukan 4 Hal Ini, Salah Satunya Mutasi

"Namun apakah kepala daerah ini pernah mempublikasikan penggunaan BPO tersebut? Selama ini banyak kepala daerah yang mengatakan bahwa mereka tidak pernah mengambil gaji mereka, namun bagaimana dengan BPO? Tentu dengan nilai yang fantastis dengan mengukur dari PAD masing-masing," tegasnya.
(mhd)
Komentar
Copyright © 2022 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.1036 seconds (10.55#12.26)