Kenaikan Gaji dan Tunjangan DPRD DKI, Taufik: Wajar Cuma Nambah Sedikit
loading...
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menyebutkan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI hanya sedikit. Dia menilai kenaikan gaji dan tunjangan DPRD DKI merupakan hal yang wajar.
"Ya nggak jauh. Nambahnya juga sedikit kan," ujar politikus Partai Gerindra ini, Jumat (7/1/2022).
Baca juga: Wow! Jatah Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI Naik Rp26,42 Miliar
Selama 4 tahun penghasilan anggota DPRD DKI tidak pernah naik. Kenaikan gaji berdasarkan pertimbangan peningkatan dan pertumbuhan perekonomian Jakarta. "Kan kita udah tau, ekonomi sudah naik, sudah baik kan kita naikkan itu gak sembarang. Jadi apa masalahnya jika ekonomi sudah membaik, APBD sudah membaik. Itu udah 3-4 tahun nggak naik," jelasnya.
Begitu pula tunjangan perumahan yang menjadi sorotan. Jika dibagi rata, setiap anggota DPRD DKI mendapat tunjangan Rp70 juta hingga Rp80 juta per bulan. "Kalo tunjangan perumahan itu kan udah berapa tahun nggak naik. Nah, itu masih ambang batas yang ditetapkan berdasarkan angka-angka," kata Taufik.
Baca juga: Jalan Rusak di Jakarta, Anggota DPRD DKI Kenneth: Jangan Hanya Tambal Sulam
Menurut dia, kenaikan gaji anggota DPRD DKI masih harus dikurangi pajak progresif 30 persen sehingga dirasa gaji itu tidak banyak membantu keuangan mereka. "Setahu saya yang naik cuma itu doang. Malah ada yang dikurangi kegiatannya, kunker komisi, gabungan komisi dikurangi, dulu ada sekarang dihilangkan," ujarnya.
Gaji dan tunjangan DPRD DKI pada tahun ini mengalami kenaikan cukup besar. Anggaran yang digelontorkan sebesar Rp177,3 miliar. Jumlah ini mengalami peningkatan Rp26,4 miliar dibandingkan pada 2021 sebesar Rp150,9 miliar.
"Ya nggak jauh. Nambahnya juga sedikit kan," ujar politikus Partai Gerindra ini, Jumat (7/1/2022).
Baca juga: Wow! Jatah Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI Naik Rp26,42 Miliar
Selama 4 tahun penghasilan anggota DPRD DKI tidak pernah naik. Kenaikan gaji berdasarkan pertimbangan peningkatan dan pertumbuhan perekonomian Jakarta. "Kan kita udah tau, ekonomi sudah naik, sudah baik kan kita naikkan itu gak sembarang. Jadi apa masalahnya jika ekonomi sudah membaik, APBD sudah membaik. Itu udah 3-4 tahun nggak naik," jelasnya.
Begitu pula tunjangan perumahan yang menjadi sorotan. Jika dibagi rata, setiap anggota DPRD DKI mendapat tunjangan Rp70 juta hingga Rp80 juta per bulan. "Kalo tunjangan perumahan itu kan udah berapa tahun nggak naik. Nah, itu masih ambang batas yang ditetapkan berdasarkan angka-angka," kata Taufik.
Baca juga: Jalan Rusak di Jakarta, Anggota DPRD DKI Kenneth: Jangan Hanya Tambal Sulam
Menurut dia, kenaikan gaji anggota DPRD DKI masih harus dikurangi pajak progresif 30 persen sehingga dirasa gaji itu tidak banyak membantu keuangan mereka. "Setahu saya yang naik cuma itu doang. Malah ada yang dikurangi kegiatannya, kunker komisi, gabungan komisi dikurangi, dulu ada sekarang dihilangkan," ujarnya.
Gaji dan tunjangan DPRD DKI pada tahun ini mengalami kenaikan cukup besar. Anggaran yang digelontorkan sebesar Rp177,3 miliar. Jumlah ini mengalami peningkatan Rp26,4 miliar dibandingkan pada 2021 sebesar Rp150,9 miliar.
(jon)