Covid-19 Terkendali, DPRD DKI Minta Alokasi BTT Rp2,2 Triliun Dipangkas Jdi Rp200 Miliar

JAKARTA - DPRD DKI Jakarta meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) mengkaji ulang alokasi biaya tidak terduga (BTT) dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI tahun anggaran 2022 sebesar RP2,2 triliun. Dengan kondisi Covid-19 yang sudah terkendali sebaiknya anggaran BTT tidak terlalu besar.

Permintaan ini disampaikan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi pada Rabu (10/11/2021). Menurut Pras, saat ini BTT tidak perlu dialokasikan dengan besaran yang signifikan mengingat penularan Covid-19 di Jakarta yang relatif terkendali.

Menurut Pras, justru yang dibutuhkan masyarakat adalah pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid-19.

“Saya minta anggaran BTT tahun 2022 sebesar Rp2,2 triliun agar dikembalikan seperti pada nilai anggaran BTT tahun 2019 sebesar Rp200 miliar saja. Sisanya dapat digeser untuk program pertumbuhan ekonomi pasca-Covid-19 seperti pengembangan UMKM, pemberian dana serta pembangunan sarana dan prasarana UMKM yang berada dibawah dinas,” kata Pras di DPRD DKI, Rabu (10/11/2021).

Sementara itu Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyo mengatakan, Komisi A memiliki pagu anggaran Rp12,9 triliun dalam mendukung pemulihan ekonomi telah merekomendasikan kenaikan operasional dasawisma, jumantik, dan kader posyandu dalam laporan hasil pembahasan rancangan KUA-PPAS APBD 2022.

“Kami juga meminta agar pemberian makan tambahan (PMT) baik di posyandu ataupun di sekolah agar dapat memenuhi baku mutu dan higienis,” kata Mujiyono.

Selanjutnya Komisi B DPRD DKI Jakarta yang memiliki pagu anggaran Rp9,2 triliun, salah satu program yang direkomendasikan yakni peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas transportasi di Kepulauan Seribu, dengan begitu diharapkan perekonomian warga lokal dapat meningkat.

“Bahkan seluruh dinas mitra Komisi B kami minta lebih fokus pada program yang langsung menyentuh masyarakat dan dapat berdampak pada peningkatan perekonomian warga Jakarta,” ujar Abdul Aziz, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta.

Sedangkan Komisi C DPRD DKI Jakarta yang memiliki pagu anggaran Rp5,8 triliun merekomendasikan agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mendapat Penyertaan Modal Dasar (PMD) dapat mengembangkan kegiatan usaha lebih optimal.

“Jika dana PMD dialokasikan untuk kegiatan usaha sehat, diyakini dapat membangkitkan dan menumbuhkan kembali perekonomian yang terganggu akibat Covid-19,” ungkap Yusuf, Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta.

Lalu Komisi D DPRD DKI Jakarta yang memiliki pagu anggaran Rp16,3 triliun ini merekomendasikan agar DPRD bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengutamakan pembangunan rusunawa dan rusunami agar warga Jakarta yang kurang mampu dapat memiliki hunian layak.

Terakhir, Komisi E DPRD DKI Jakarta yang memiliki pagu anggaran Rp33,9 triliun ini merekomendasikan untuk memberikan BPJS Ketenagakerjaan untuk kader dasawisma, serta mendorong penambahan insentif untuk guru swasta.