Tanggulangi Banjir, Kenneth Minta Perhatikan Saluran Air di Permukiman Padat Penduduk
loading...
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta tengah bersiap menghadapi ancaman banjir karena sudah memasuki musim penghujan. Selain pengerukan lumpur di sejumlah kali, Pemprov DKI juga diminta memerhatikan saluran air di permukiman warga.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth menilai penanggulangan banjir tidak cukup hanya dengan melakukan kegiatan pengerukan lumpur di sejumlah kali atau sungai. Akan tetapi permasalahan saluran-saluran air di permukiman padat penduduk juga perlu menjadi perhatian.
"Dalam menanggulangi banjir tidak hanya dengan melakukan pengerukan lumpur semata, tetapi harus memahami permasalahan yang ada di daerah permukiman padat penduduk. Sebab di sana rata-rata tidak mempunyai saluran, dan jika pun ada saluran, sangat tidak memadai dan tidak proporsional," ujar Kenneth dalam keterangannya, Sabtu (2/10/2021).
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau pengerukan di Kali Krukut,Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 34-35, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pengerjaan tersebut meliputi pengerukan waduk, pembersihan gorong -gorong, dan pengerukan kali untuk memastikan sedimentasi lumpur bisa berkurang.
Menurut Kent, Anies tidak cukup hanya memperhatikan bagian makro dalam mengatasi permasalahan banjir di Jakarta. Tetapi perlu juga lebih memperhatikan permasalahan banjir di wilayah-wilayah padat penduduk. Sebab, permasalahan saluran-saluran air yang tidak memadai ini dapat memicu banjir.
"Jadi saya harapkan jangan memperhatikan hanya di bagian makro saja, tetapi di bagian mikro juga harus menjadi prioritas. Permukiman padat penduduk harus diperhatikan dan dipikirkan solusinya. Sebenarnya apa sih permasalahan yang selalu mengakibatkan banjir di sana? Jadi kalau permasalahan banjir ini mau selesai, aspek permasalahan seperti ini juga harus diperhatikan," tegas Kent.
Selain itu, Pemprov DKI, Pemprov Jabar, dan Pemprov Banten, perlu duduk bersama dan bekerja sama untuk berkoordinasi dalam mengoperasikan dan mengembangkan program penanggulangan banjir dan sistem infrastruktur di Jakarta.
"Sudah saatnya kita menunjukkan sikap mau bekerja sama, saling menunjukkan keterpaduan, baik antarlintas pemerintahan maupun antarsektoral untuk menghadapi banjir secara bersama-sama. Berbagai komponen harus memiliki tekad dan komitmen yang sama untuk menyelesaikan permasalahan banjir ini," tegas Kent.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth menilai penanggulangan banjir tidak cukup hanya dengan melakukan kegiatan pengerukan lumpur di sejumlah kali atau sungai. Akan tetapi permasalahan saluran-saluran air di permukiman padat penduduk juga perlu menjadi perhatian.
"Dalam menanggulangi banjir tidak hanya dengan melakukan pengerukan lumpur semata, tetapi harus memahami permasalahan yang ada di daerah permukiman padat penduduk. Sebab di sana rata-rata tidak mempunyai saluran, dan jika pun ada saluran, sangat tidak memadai dan tidak proporsional," ujar Kenneth dalam keterangannya, Sabtu (2/10/2021).
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau pengerukan di Kali Krukut,Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 34-35, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pengerjaan tersebut meliputi pengerukan waduk, pembersihan gorong -gorong, dan pengerukan kali untuk memastikan sedimentasi lumpur bisa berkurang.
Menurut Kent, Anies tidak cukup hanya memperhatikan bagian makro dalam mengatasi permasalahan banjir di Jakarta. Tetapi perlu juga lebih memperhatikan permasalahan banjir di wilayah-wilayah padat penduduk. Sebab, permasalahan saluran-saluran air yang tidak memadai ini dapat memicu banjir.
"Jadi saya harapkan jangan memperhatikan hanya di bagian makro saja, tetapi di bagian mikro juga harus menjadi prioritas. Permukiman padat penduduk harus diperhatikan dan dipikirkan solusinya. Sebenarnya apa sih permasalahan yang selalu mengakibatkan banjir di sana? Jadi kalau permasalahan banjir ini mau selesai, aspek permasalahan seperti ini juga harus diperhatikan," tegas Kent.
Selain itu, Pemprov DKI, Pemprov Jabar, dan Pemprov Banten, perlu duduk bersama dan bekerja sama untuk berkoordinasi dalam mengoperasikan dan mengembangkan program penanggulangan banjir dan sistem infrastruktur di Jakarta.
"Sudah saatnya kita menunjukkan sikap mau bekerja sama, saling menunjukkan keterpaduan, baik antarlintas pemerintahan maupun antarsektoral untuk menghadapi banjir secara bersama-sama. Berbagai komponen harus memiliki tekad dan komitmen yang sama untuk menyelesaikan permasalahan banjir ini," tegas Kent.