Masih Sepi Penumpang, Hanya 20 Persen PO yang Beroperasi di Terminal Kalideres

JAKARTA - Status DKI Jakarta yang masuk dalam kategori Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 , belum membuat perusahaan otobus (PO) di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, menaikkan jumlah operasional armadanya.

Pihak pengelola Terminal Kalideres menyebut, hanya sekitar 28 PO yang melayani pemberangkatan penumpang Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) per harinya.

"Jawa-Sumatera PO-nya ada 140 PO bus. Tapi yang beroperasi paling hanya 20 persen dari jumlah itu," kata Kepala Terminal Bus Kalideres Jakarta Barat Revi Zulkarnain kepada wartawan, Sabtu (2/9/2021).

Revi menjelaskan, beberapa PO bus itu melayani pembelian tiket penumpang melalui sistem online maupun offline. Ia mencontohkan, PO Sinar Jaya yang sudah memiliki sistem pelayanan online saja masih sulit untuk mendapatkan penumpang.

"Seperti PO Sinar jaya, dulu sehari 40 bus, sekarang nyari penumpang buat enam sampe tujuh bis itu hasil gabungan antar terminal-terminal aja agak sulit. Itu perusahaan yang udah besar, apalagi PO AKAP yang kecil," tuturnya.

Untuk diketahui, rata-rata jumlah penumpang yang berangkat dari Terminal Kalideres tak lebih dari 100 orang per harinya. Revi menyebut, masih sepinya penumpang meski PPKM di Jakarta masuk level 3 lantaran masyarakat masih keberatan mengenai syarat untuk bepergian.

Kendati demikian, ia memprediksi bakal ada lonjakan jumlah penumpang dalam waktu dekat. "Saya optimis ya mungkin ada peningkatan lah dan sebentar lagi akhir tahun, biasanya masyarakat berpergian pas mau akhir tahun dan momen liburan itu," tuturnya.

Sebagai informasi, untuk kapasitas jumlah penumpang dalam satu bus masih dibatasi 50 persen. Para calon penumpang juga masih diwajibkan menunjukkan surat tes swab antigen negatif dan surat keterangan sudah vaksin minimal satu kali.

Sementara untuk penggunaan aplikasi PeduliLindungi di Terminal Kalideres belum diterapkan. Hal itu lantaran pihak terminal masih menunggu kode 'barcode' dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Kendalnya kita adalah kita belum dapat barcode dari Kemenkes untuk membarcode aplikadi pedulilindungi itu," pungkasnya.