Kent Beberkan Alasan Fraksi PDIP Bersikeras Agar Anies Batalkan Formula E
loading...
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, mengatakan, jika Anies Baswedan benar-benar sepenuh hati mengutamakan kepentingan rakyat Jakarta, alangkah baiknya Balapan Formula E dibatalkan. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sepertinya tak ambil pusing soal rencana pengajuan hak interpelasi perihal balapan Formula E yang di pelopori oleh Fraksi PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Anies mengatakan lebih mengutamakan kepentingan warga di tengah pandemi virus Corona (Covid-19), ketimbang masalah interpelasi Formula E.
Menanggapi hal itu, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, mengatakan, jika Anies Baswedan benar-benar sepenuh hati mengutamakan kepentingan rakyat Jakarta, alangkah baiknya Balapan Formula E dibatalkan dan kembalikan uang rakyat yang nilainya sangat fantastis. "Jika memang Pak Anies benar-benar mengutamakan kepentingan warga, kenapa tidak dibatalkan saja agenda Balapan Formula E di Jakarta. Karena uang yang sudah masuk jumlahnya tidak sedikit, dan jika dikembalikan uangnya itu sangat bisa bermanfaat untuk membantu masyarakat Jakarta yang kesusahan karena terdampak Pandemi Covid-19," ujar Kenneth dalam keterangannya, Jumat (3/9/2021).
Pria yang akrab disapa Kent itu tak khawatir jika langkah Interpelasi balapan Formula E ini dianggap tidak akan berhasil. Menurutnya, warga Jakarta akan dapat menilai siapa pejabat yang betul-betul bekerja menjalankan kewajibannya untuk mewakili aspirasi masyarakat terkait polemik pagelaran balapan Formula E ini.
"Saya tidak khawatir terkait pendapat beberapa pengamat dan rekan-rekan anggota dewan, bahwa Interpelasi ini akan gagal dan dianggap kami ini sedang berkhayal, yang penting kami sudah mengambil langkah awal dengan bertujuan supaya ada transparansi mengenai anggaran balapan Formula E ini, yang sudah disetor menggunakan APBD. Karena masyarakat berhak tahu uang mereka dipakai kemana dan untuk apa saja," kata Kent.
Menurut Kent, masyarakat DKI Jakarta perlu mengetahui bahwa kondisi keuangan Pemprov DKI Jakarta sedang mengalami defisit, banyak program prioritas tidak berjalan karena tidak punya anggaran, tetapi Gubernur DKI Anies malah keukeuh mau mengadakan pagelaran balap mobil listrik tersebut. "Ada apa sebenarnya? Dan untuk rekan- rekan anggota dewan yang tidak mendukung interpelasi dan berpendapat masyarakat saat ini tengah menunggu aksi-aksi konkret untuk membantu warga di tengah Pandemi Covid-19," ucapnya.
"Bagaimana mau melakukan aksi konkret menolong masyarakat wong uang Pemprov DKI Jakarta saja defisit. Contoh, distribusi KJP (Kartu Jakarta Pintar) saja carut marut, banyak murid yang berhak mendapatkan bantuan KJP tetapi di rekening Bank DKI mereka tidak uang, dan mereka terancam putus sekolah, lanjut Kent.
Kemudian, karena dampak PPKM yang terus berlanjut, banyak warga yang terkena PHK dan harus dirumahkan. "Apa solusi untuk mereka? apakah Gubernur Anies sudah berfikir untuk mengantisipasi hal ini? Belum lagi sektor UMKM yang terdampak karena pandemi ini, banyak pengusaha UMKM yang membutuhkan bantuan modal kerja supaya mereka bisa melanjutkan usahanya," tukasnya.
Justru menurut Kent, dengan langkah interpelasi ini malah lebih konkret dan lebih kerja nyata. Pihaknya ingin Gubenur Anies transparan dengan masyarakat DKI Jakarta. "Dibanding kami diam dan tidak melakukan apa-apa dan membiarkan uang masyarakat Jakarta dihambur-hamburkan begitu saja. Dengan membatalkan pagelaran balapan Formula E serta mengalokasikan dana yang hampir Rp1 triliun itu, bisa untuk menolong masyarakat yang ekonominya terdampak Pandemi Covid-19," tegas anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu.
Kent mengakui jika dirinya salah satu anggota dewan yang mengkritik keras disaat pohon-pohon di Monumen Nasional (Monas) ditebang dengan berdalih untuk pagelaran balapan Formula E tersebut, akan tetapi hal itu terlanjur mendapat sorotan dari pemerintah pusat.
"Ada juga rekan anggota dewan yang menyindir kami, kalau ingin meminta informasi dari Gubernur Anies tidak perlu melakukan langkah Interpelasi, lha selama ini kami sudah baik-baik kok mempertanyakan permasalahan rencana pagelaran balapan Formula E ini. Saya malah termasuk yang paling keras mengkritik pada saat awal ada pemotongan pohon di Monas, tetapi rupanya Gubernur Anies tidak menghargai kami. Bukannya menjawab, malah menframing seakan-akan kami berpolitik ingin menjatuhkan Pak Anies dengan melakukan langkah interpelasi ini," tutur Kent.
Menanggapi hal itu, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, mengatakan, jika Anies Baswedan benar-benar sepenuh hati mengutamakan kepentingan rakyat Jakarta, alangkah baiknya Balapan Formula E dibatalkan dan kembalikan uang rakyat yang nilainya sangat fantastis. "Jika memang Pak Anies benar-benar mengutamakan kepentingan warga, kenapa tidak dibatalkan saja agenda Balapan Formula E di Jakarta. Karena uang yang sudah masuk jumlahnya tidak sedikit, dan jika dikembalikan uangnya itu sangat bisa bermanfaat untuk membantu masyarakat Jakarta yang kesusahan karena terdampak Pandemi Covid-19," ujar Kenneth dalam keterangannya, Jumat (3/9/2021).
Pria yang akrab disapa Kent itu tak khawatir jika langkah Interpelasi balapan Formula E ini dianggap tidak akan berhasil. Menurutnya, warga Jakarta akan dapat menilai siapa pejabat yang betul-betul bekerja menjalankan kewajibannya untuk mewakili aspirasi masyarakat terkait polemik pagelaran balapan Formula E ini.
"Saya tidak khawatir terkait pendapat beberapa pengamat dan rekan-rekan anggota dewan, bahwa Interpelasi ini akan gagal dan dianggap kami ini sedang berkhayal, yang penting kami sudah mengambil langkah awal dengan bertujuan supaya ada transparansi mengenai anggaran balapan Formula E ini, yang sudah disetor menggunakan APBD. Karena masyarakat berhak tahu uang mereka dipakai kemana dan untuk apa saja," kata Kent.
Menurut Kent, masyarakat DKI Jakarta perlu mengetahui bahwa kondisi keuangan Pemprov DKI Jakarta sedang mengalami defisit, banyak program prioritas tidak berjalan karena tidak punya anggaran, tetapi Gubernur DKI Anies malah keukeuh mau mengadakan pagelaran balap mobil listrik tersebut. "Ada apa sebenarnya? Dan untuk rekan- rekan anggota dewan yang tidak mendukung interpelasi dan berpendapat masyarakat saat ini tengah menunggu aksi-aksi konkret untuk membantu warga di tengah Pandemi Covid-19," ucapnya.
"Bagaimana mau melakukan aksi konkret menolong masyarakat wong uang Pemprov DKI Jakarta saja defisit. Contoh, distribusi KJP (Kartu Jakarta Pintar) saja carut marut, banyak murid yang berhak mendapatkan bantuan KJP tetapi di rekening Bank DKI mereka tidak uang, dan mereka terancam putus sekolah, lanjut Kent.
Kemudian, karena dampak PPKM yang terus berlanjut, banyak warga yang terkena PHK dan harus dirumahkan. "Apa solusi untuk mereka? apakah Gubernur Anies sudah berfikir untuk mengantisipasi hal ini? Belum lagi sektor UMKM yang terdampak karena pandemi ini, banyak pengusaha UMKM yang membutuhkan bantuan modal kerja supaya mereka bisa melanjutkan usahanya," tukasnya.
Justru menurut Kent, dengan langkah interpelasi ini malah lebih konkret dan lebih kerja nyata. Pihaknya ingin Gubenur Anies transparan dengan masyarakat DKI Jakarta. "Dibanding kami diam dan tidak melakukan apa-apa dan membiarkan uang masyarakat Jakarta dihambur-hamburkan begitu saja. Dengan membatalkan pagelaran balapan Formula E serta mengalokasikan dana yang hampir Rp1 triliun itu, bisa untuk menolong masyarakat yang ekonominya terdampak Pandemi Covid-19," tegas anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu.
Kent mengakui jika dirinya salah satu anggota dewan yang mengkritik keras disaat pohon-pohon di Monumen Nasional (Monas) ditebang dengan berdalih untuk pagelaran balapan Formula E tersebut, akan tetapi hal itu terlanjur mendapat sorotan dari pemerintah pusat.
"Ada juga rekan anggota dewan yang menyindir kami, kalau ingin meminta informasi dari Gubernur Anies tidak perlu melakukan langkah Interpelasi, lha selama ini kami sudah baik-baik kok mempertanyakan permasalahan rencana pagelaran balapan Formula E ini. Saya malah termasuk yang paling keras mengkritik pada saat awal ada pemotongan pohon di Monas, tetapi rupanya Gubernur Anies tidak menghargai kami. Bukannya menjawab, malah menframing seakan-akan kami berpolitik ingin menjatuhkan Pak Anies dengan melakukan langkah interpelasi ini," tutur Kent.
Explore More