Vaksinasi Lansia Masih Rendah, Bima Arya: Karena Banyak Komorbidnya

BOGOR - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menuturkan, proses vaksinasi nasional untuk kelompok lanjut usia ( lansia ) di daerah yang dipimpinnya cukup terkendala. Jumlahnya pun disebut stagnan ketimbang kelompok masyarakat lain.

Lebih lanjut dia memaparkan, terkendalanya para lansia untuk melakukan vaksinasi dikarenakan mereka memiliki komormid atau penyakit penyerta.

"Satu hal yang masih terganjal adalah target vaksinasi di kelompok lansia. Nah karena lansia itu banyak komorbidnya," ujar Bima Arya dalam rilis hasil temuan Survei LSI bertajuk Sikap Publik dan Program Vaksin Pemerintah, Minggu (18/7/2021).

Dia menjelaskan, secara keseluruhan jumlah warga Kota Bogor yang ditarget menerima vaksin berjumlah 800 ribu. Menurut dia, seluruh kelompok itu jumlahnya mengalami peningkatan, hanya lansia saja yang sedikit stagnan di kisaran angka 50 persen.

"Kalau di Kota Bogor dari sekitar 819.444 warga, kita sudah mencapai hampir mencapai 27 persen semuanya progresif kecuali lansia. Jadi agak stagnan di angka 50 persenan kira-kira ya," paparnya.

Persoalan lain yang dihadapi oleh Pemkot Bogor kata Bima adalah tidak transparansarannya informasi terkait penyuntikan vaksin. Selanjutnya, mekanisme atau alur yang yang berbelit-belit dan tak sederhana.

"Sekarang kita dihadapkan satu pekerjaan rumah besar bagaimana warga mendapatkan informasi yang transparan, kemudian mekanisme atau alur yang efektif sederhana dan simpel," tuturnya.

Sebagai contoh, sambung Bima, adalah adanya aplikasi PeduliLindungi. Dimana, masyarakat yang mendaftarkan diri melalui aplikasi itu merasa bisa mendaftarkan vaksinasi dimana saja.

Padahal, tiap-tiap Pemda telah mengatur sedemikian rupa agar tak terjadi kerumunan dengan cara membatasi jumlah di lokasi sentra vaksin dan batas waktu merek abisa mendaftar.

"Di lapangan seringkali ada persoalan, pemerintah ousat menggalang berbagai macam aktor dan sistem memperbanyak proses vaksinasi, salah satunya melalui aplikasi PeduliLindungi. Persoalannya adalah ketika warga mendaftar melalui aplikasi itu mereka memiliki tiket dan merasa berhak mengikuti vaksin dimana saja," jelasnya.

"Sedangkan pemerintah daerah sudah punya skema, di Sentra Vaksin A misalnya untuk sekian orang, untuk jam sekian sampai jam sekian. Jadi orang yang datang dengan aplikasi PeduliLindungi lah menimbulkan persoalan di lapangan," imbuhnya.

Oleh karena itu, Bima Arya mengingatkan untuk adanya sinergi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi hingga pemerintah daerah. Tujuannya tiada lain agar masyarakat yang hendak mengikuti program vaksinasi tak berkerumun di sekitar lokasi.

"Saya sampaikan bahwa persoalannya lebih ke aspek teknis ya. Pemerintah provinsi, kota, pusat, daerah, itu harus sama nih mekanismenya," pungkasnya.