Dishub DKI Ingin Kembali Terapkan Ganjil Genap di Jakarta

Rabu, 02 Juni 2021 - 22:06 WIB
loading...
Dishub DKI Ingin Kembali...
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengungkapkan kemungkinan tentang kembali diberlakukannya aturan ganjil genap kendaraan bermotor. Foto: Ilustrasi/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengungkapkan kemungkinan tentang kembali diberlakukannya aturan ganjil genap kendaraan bermotor. Kebijakan ini sudah lama dihilangkan karena pandemi Covid-19 .

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, ganjil genap bisa kembali diterapkan jika kebijakan penanganan dan pencegahan Covid-19 di Jakarta berjalan optimal. Kebijakan yang dimaksud di antaranya adalah masifnya gerakan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) dan 3T (tracing, testingdan treatment).

“Setelah kedua upaya itu kita bisa lihat ada keberhasilan, maka sektor transportasi bisa mengimbangi dengan kebijakan ganjil genap,” ujar Syafrin dalam diskusi virtual, Rabu (2/6/2021). Selain itu, penerapan gage juga mempertimbangkan perkembangan kasus Covid-19 di ibu kota. Pelaksanaannya pun juga tidak bisa langsung seperti dulu, harus dilakukan secara bertahap.

“Kita lihat dulu bagaimana tren kasus positif di Jakarta, bahkan di Jabodetabek secara utuh. Kemudian kita masuk dalam usulan pelonggaran dari sisi penerapan ganjil genap,” tuturnya.

Lalu, jika ingin diterapkan, belum tentu ruas jalan yang disasar adalah 25 jalan seperti sebelumnya. Sebab pihaknya kembali harus mengidentifikasi ruas jalan yang menjadi destinasi atau tujuan dari pengendara mobil pribadi.

“Untuk mengetahui destinasi tentu kami sudah memiliki data-data akurat pelaku perjalanan, sehingga bisa kami identifikasi prioritas penerapan ganjil genap itu di mana, dan kami akan melakukan penguatan di angkutan umumnya,” ucapnya.

Menurutnya, dengan menambah kapasitas angkutan umum pada LRT, Transjakarta, dan MRT, maka ganjil genap akan bisa kembali diterapkan untuk menampung penumpang yang beralih dari kendaraan pribadi. Namun tentunya perlu ada pertimbangan terkait kondisi Covid-19 sekarang ini.

“Tapi satu hal, jangan dilihat dari sisi sektor transportasi saja tetapi harus dilihat juga di sisi sebelah upaya pemerintah yang demikian masifnya melakukan penanganan dan pencegahan Covid-19,” pungkasnya.
(mhd)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.2134 seconds (0.1#10.140)