KRL Tetap Beroperasi, DKI Minta Solusi Pemerintah Agar PSBB Sempurna
loading...
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Foto/Dok/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kereta Rel Listrik (KRL) tetap diizinkan beroperasi selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah wilayah Jabodetabek. Keputusan itu ditetapkan oleh Menteri Perhubungan Ad Interim, Luhut Binsar Pandjaitan dengan catatan hingga Bantuan Sosial (Bansos) dari pemerintah sudah diterima semua masyarakat.
"Pak Menko Luhut mendapatkan laporan bahwa penumpang KRL itu mayoritas adalah pekerja. Jadi kita juga tidak ingin seperti mereka yang bekerja difasilitas kesehatan jadi terdampak jika KRL ini disetop operasionalnya," terang Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi, Jumat 17 April 2020.
Menyikapi keputusan tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, kewenangan tersebut berada dipihak pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya memberikan usulan agar pelaksanaan PSBB dapat berjalan sesuai dengan tujuan, yakni meminimalisir tingkat penularan Covid-19.
"Nah untuk KRL kan kewenangan bukan di kami, itu ada di pemerintah pusat. Tugas kami hanya bisa menyampaikan masukan-masukan (tentu keputusan ada di pemerintah pusat," ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat 17 April 2020 malam.
Menurut pria yang akrab disapa Ariza ini, Pemprov DKI Jakarta akan mentaati semua keputusan pemerintah pusat. Namun, dia tetap meminta agar pemerintah pusat dapat segera mencarikan solusi terbaik, agar pelaksanaan PSBB di wilayah Jabodetabek dapat sempurna sesuai dengan harapan, yakni menyelamatkan masyarakat dari ancaman wabah Covid-19.
Lebih lanjut dia menuturkan, dalam ketentuannya, PSBB membatasi 50 persen (dari jumlah kapasitas yang tersedia). Untuk memastikan 50 persen mungkin setiap pintu, stasiun, masuk kereta dapat dijaga dengan baik oleh aparat yang berwenang.
"Kemudian dalam memastikan PSBB berjalan baik jaraknya harus lebih dari satu meter, seumpamanya. Mungkin itu salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh kita bersama dalam rangka mengurangi dan mencegah penyebaran virus Corona," ucap Riza.
"Pak Menko Luhut mendapatkan laporan bahwa penumpang KRL itu mayoritas adalah pekerja. Jadi kita juga tidak ingin seperti mereka yang bekerja difasilitas kesehatan jadi terdampak jika KRL ini disetop operasionalnya," terang Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi, Jumat 17 April 2020.
Menyikapi keputusan tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, kewenangan tersebut berada dipihak pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya memberikan usulan agar pelaksanaan PSBB dapat berjalan sesuai dengan tujuan, yakni meminimalisir tingkat penularan Covid-19.
"Nah untuk KRL kan kewenangan bukan di kami, itu ada di pemerintah pusat. Tugas kami hanya bisa menyampaikan masukan-masukan (tentu keputusan ada di pemerintah pusat," ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat 17 April 2020 malam.
Menurut pria yang akrab disapa Ariza ini, Pemprov DKI Jakarta akan mentaati semua keputusan pemerintah pusat. Namun, dia tetap meminta agar pemerintah pusat dapat segera mencarikan solusi terbaik, agar pelaksanaan PSBB di wilayah Jabodetabek dapat sempurna sesuai dengan harapan, yakni menyelamatkan masyarakat dari ancaman wabah Covid-19.
Lebih lanjut dia menuturkan, dalam ketentuannya, PSBB membatasi 50 persen (dari jumlah kapasitas yang tersedia). Untuk memastikan 50 persen mungkin setiap pintu, stasiun, masuk kereta dapat dijaga dengan baik oleh aparat yang berwenang.
"Kemudian dalam memastikan PSBB berjalan baik jaraknya harus lebih dari satu meter, seumpamanya. Mungkin itu salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh kita bersama dalam rangka mengurangi dan mencegah penyebaran virus Corona," ucap Riza.
(mhd)
Explore More