Bogor Berlakukan Sistem Ganjil Genap untuk Motor dan Mobil dari Jumat hingga Minggu
loading...
A
A
A
BOGOR - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama Polresta Bogor Kota sepakat memberlakukan sistem ganjil genap untuk semua jenis kendaraan setiap Jumat hingga Minggu. Aturan ini bertujuan mengurangi mobilitas masyarakat di tengah kasus Covid-19 yang semakin tinggi.
"Kami Forkopimda Kota Bogor sepakat, Kapolres juga mengusulkan untuk diberlakukan kebijakan agar di Kota Bogor pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, selama 14 hari ke depan di seluruh wilayah di Kota Bogor, akan diberlakukan ganjil genap," ujar Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Kamis (4/2/2021).
Baca Juga: Minta Penanganan Covid-19 Diperkuat, IDI:Mau Lockdown atau Apa Terserah Pemerintah
Untuk pekan ini kebijakan ganjil genap hanya diberlakukan pada Sabtu dan Minggu, karena pada Jumat masih proses sosialisasi ke masyarakat. Setiap kendaraan yang memiliki plat nomor tidak sesuai dengan tanggal diberlakukannya ganjil genap akan diminta putar balik.
"Kendaraan yang akhirnya (plat nomor) genap misalnya, dibolehkan di tanggal genap. Tapi tentunya kita memahami bahwa perlu ada proses sosialisasi. Mulai besok kita sosialisasi sehingga Sabtu dan Minggu seluruhnya bisa mematuhi aturan ini," tegas Bima.
Menurut Bima, kebijakan ini terpaksa dilakukan karena kasus penularan Covid-19 di Kota Bogor terus meningkat. Aturan ganjil genap ini diharapkan bisa mengurangi mobilitas dan kendaraan di Kota Bogor.
"Ini untuk mengurangi monilitas warga. Kita tidak mungkin memberlakukan lockdown total. Karena itu, metode ganjil genap ini kita rencanakan untuk mengurangi mobilitas warga," tegas Bima.
Sementara itu, Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo mengatakan, aturan ini diberlakukan di semua ruas jalan Kota Bogor dan semua kendaraan pribadi. Hanya kendaraan tertentu, seperti logistik dan kebutuhan darurat lainnya yang dikecualikan.
Baca Juga: Dua Minggu Pelaksanaan PPKM, Kasus Aktif Melandai dan Keterisian RS COVID-19 Menurun
"Semua ruas jalan. Nanti dari Polresta akan mengawasi jalan protokol, akan mengingatkan warga sejak keluar rumah. Tapi untuk kendaraan angkutan, ambulans, pelayanan sosial, sembako, dan lainnya, dapat pengecualian. Kalau masyarakat pengendara roda 4 atau roda 2, kami putar balik arah," tegas Susatyo.
"Kami Forkopimda Kota Bogor sepakat, Kapolres juga mengusulkan untuk diberlakukan kebijakan agar di Kota Bogor pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, selama 14 hari ke depan di seluruh wilayah di Kota Bogor, akan diberlakukan ganjil genap," ujar Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Kamis (4/2/2021).
Baca Juga: Minta Penanganan Covid-19 Diperkuat, IDI:Mau Lockdown atau Apa Terserah Pemerintah
Untuk pekan ini kebijakan ganjil genap hanya diberlakukan pada Sabtu dan Minggu, karena pada Jumat masih proses sosialisasi ke masyarakat. Setiap kendaraan yang memiliki plat nomor tidak sesuai dengan tanggal diberlakukannya ganjil genap akan diminta putar balik.
"Kendaraan yang akhirnya (plat nomor) genap misalnya, dibolehkan di tanggal genap. Tapi tentunya kita memahami bahwa perlu ada proses sosialisasi. Mulai besok kita sosialisasi sehingga Sabtu dan Minggu seluruhnya bisa mematuhi aturan ini," tegas Bima.
Menurut Bima, kebijakan ini terpaksa dilakukan karena kasus penularan Covid-19 di Kota Bogor terus meningkat. Aturan ganjil genap ini diharapkan bisa mengurangi mobilitas dan kendaraan di Kota Bogor.
"Ini untuk mengurangi monilitas warga. Kita tidak mungkin memberlakukan lockdown total. Karena itu, metode ganjil genap ini kita rencanakan untuk mengurangi mobilitas warga," tegas Bima.
Sementara itu, Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo mengatakan, aturan ini diberlakukan di semua ruas jalan Kota Bogor dan semua kendaraan pribadi. Hanya kendaraan tertentu, seperti logistik dan kebutuhan darurat lainnya yang dikecualikan.
Baca Juga: Dua Minggu Pelaksanaan PPKM, Kasus Aktif Melandai dan Keterisian RS COVID-19 Menurun
"Semua ruas jalan. Nanti dari Polresta akan mengawasi jalan protokol, akan mengingatkan warga sejak keluar rumah. Tapi untuk kendaraan angkutan, ambulans, pelayanan sosial, sembako, dan lainnya, dapat pengecualian. Kalau masyarakat pengendara roda 4 atau roda 2, kami putar balik arah," tegas Susatyo.
(thm)