Dua Menteri Evaluasi Penyebab Banjir Kolong Tol JORR Kalimalang
loading...
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melakukan peninjauan lapangan di Kota Bekasi terkait program penyelesaian banjir Jabodetabek, Rabu (27/1/2021). Foto: SINDOnews/Abdullah M
A
A
A
BEKASI - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melakukan peninjauan lapangan di Kota Bekasi terkait program penyelesaian banjir Jabodetabek, Rabu (27/1/2021).
Dua menteri ini langsung hadir di sungai Kali Cakung bersebelahan dengan area komersil Kota Bintang Kota Bekasi. Kolong tol JORR Kalimalang yang beberapa waktu lalu kembali banjir dan mengakibatkan akses tersendat salah satunya karena penyempitan badan sungai Kali Cakung. Baca juga: Dari 108 Waduk, Pemprov DKI Baru Keruk 23 Waduk untuk Antisipasi Banjir
Basuki Hadimuljono mengatakan, yang menjadi fokus peninjauannya kali ini adanya penyempitan sungai karena pengembang membangun tidak sesuai standar. Upaya yang dilakukan bersama Kementerian PUPR, pengembang, dan Pemkot Bekasi bagaimana mengembalikan fungsi sungai.
"Adanya pelanggaran atau ketelanjuran ini bukan berarti masuk ranah pidana. Namun, diberlakukan restorasi juctice sehingga pengembang bersedia mengembalikan fungsi sungai Kali Cakung," ucapnya.
Kementerian PUPR sedang berupaya dalam setahun ini mengembalikan fungsi sungai yang dapat dilaksanakan dengan stakeholder terkait. Terlebih dahulu melakukan desain sesuai keberadaan lokasi komersil Kota Bintang. "Saya kira masih ada lahan, dengan investor kita cari solusinya," ucap Basuki. Baca juga: Banjir Bandang dan Longsor Menerjang di Awal Tahun 2021, Apa Benar Akibat Hujan Deras?
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mendukung program pengembalian fungsi Kali Cakung yang diinisiasi Menteri ATR/BPN dan Menteri PUPR. Pemkot Bekasi juga terus melakukan upaya agar banjir di wilayah aliran kali Cakung bisa teratasi.
Dimulai program penyelesaian banjir mulai dari hulu sungai di Jatisampurna, Polder Dosen IKIP menuju Perumahan Duta Kranji hingga mengarah ke Kanal Banjir Timur. Pemkot Bekasi terus berkoordinasi dengan Kementerian PUPR agar penyelesaian banjir secara berkala dilakukan mengingat elevasi Kota Bekasi 29 meter di atas permukaan laut. "Tentunya kita akan mengikuti semua arahan dari kementerian agar banjir Bekasi bisa teratasi," ujar Rahmat.
Dua menteri ini langsung hadir di sungai Kali Cakung bersebelahan dengan area komersil Kota Bintang Kota Bekasi. Kolong tol JORR Kalimalang yang beberapa waktu lalu kembali banjir dan mengakibatkan akses tersendat salah satunya karena penyempitan badan sungai Kali Cakung. Baca juga: Dari 108 Waduk, Pemprov DKI Baru Keruk 23 Waduk untuk Antisipasi Banjir
Basuki Hadimuljono mengatakan, yang menjadi fokus peninjauannya kali ini adanya penyempitan sungai karena pengembang membangun tidak sesuai standar. Upaya yang dilakukan bersama Kementerian PUPR, pengembang, dan Pemkot Bekasi bagaimana mengembalikan fungsi sungai.
"Adanya pelanggaran atau ketelanjuran ini bukan berarti masuk ranah pidana. Namun, diberlakukan restorasi juctice sehingga pengembang bersedia mengembalikan fungsi sungai Kali Cakung," ucapnya.
Kementerian PUPR sedang berupaya dalam setahun ini mengembalikan fungsi sungai yang dapat dilaksanakan dengan stakeholder terkait. Terlebih dahulu melakukan desain sesuai keberadaan lokasi komersil Kota Bintang. "Saya kira masih ada lahan, dengan investor kita cari solusinya," ucap Basuki. Baca juga: Banjir Bandang dan Longsor Menerjang di Awal Tahun 2021, Apa Benar Akibat Hujan Deras?
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mendukung program pengembalian fungsi Kali Cakung yang diinisiasi Menteri ATR/BPN dan Menteri PUPR. Pemkot Bekasi juga terus melakukan upaya agar banjir di wilayah aliran kali Cakung bisa teratasi.
Dimulai program penyelesaian banjir mulai dari hulu sungai di Jatisampurna, Polder Dosen IKIP menuju Perumahan Duta Kranji hingga mengarah ke Kanal Banjir Timur. Pemkot Bekasi terus berkoordinasi dengan Kementerian PUPR agar penyelesaian banjir secara berkala dilakukan mengingat elevasi Kota Bekasi 29 meter di atas permukaan laut. "Tentunya kita akan mengikuti semua arahan dari kementerian agar banjir Bekasi bisa teratasi," ujar Rahmat.
(jon)
Explore More