Pemprov DKI Diminta Segera Siapkah Langkah untuk Antisipasi Dampak La Nina
loading...
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meminta agar Pemprov DKI Jakarta segera merespons apa yang sudah diperingkat oleh BMKG terkait La Nina itu. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG ) memastikan bahwa wilayah Jakarta, akan mengalami dampak fenomena La Nina lebih awal dari wilayah lainnya. Tak hanya Ibu Kota sejumlah wilayah seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi pun akan mengalami dampak demikian.
Terkait hal itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera merespons apa yang sudah diperingkat oleh BMKG terkait La Nina itu. (Baca juga: Capai 4 Meter, BMKG Warning Gelombang Tinggi di Perairan Indonesia)
“Prakiraan yang dirilis oleh BMKG ini mustinya direspons cepat oleh pemprov (DKI),” ujar Gembong saat dihubungi, Jumat (23/10/2020).
Ia pun mendorong Pemprov DKI segera menyiapkan langkah-langkah guna mengantisipasi adanya dampak dari adanya La Nina. Salah satunya adalah memonitoring seluruh perangkat banjir di Ibu Kota.
“Langkah yang harus dilakukan oleh pemprov adalah monitoring seluruh perangkat antisipasi banjir. Misalnya apakah seluruh pompa sudah dalam kondisi baik, apakah alat berat pengeruk sampah sudah berjalan dengan semestinya,” tegas Gembong.
Lebih lanjut, Gembong mengatakan Pemprov DKI masuh mempunyai waktu untuk mengantipasi dampak dari banjir imbas adanya hujan dari fenomena La Nina. “Pemprov masih punya waktu untuk mengantisipasi dampak lanina khususnya banjir di DKI Jakarta,” kata Gembong.
Diketahui sebelumnya BMKG memastikan bahwa wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) akan mengalami dampak fenomena La Nina lebih awal dari wilayah lainnya. La Nina merupakan fenomena alam yang berpotensi menambah curah hujan hingga 40% dari rata-rata normal lebih banyak di Tanah Air. (Baca juga: BMKG Prediksi Hujan Deras Disertai Petir dan Angin Kencang di Sejumlah Wilayah Jakarta)
Kabid Diseminasi Informasi Iklim dan Kualitas Udara BMKG, Hary Tirto Djatmiko mengatakan wilayah yang akan mengalami musim hujan lebih awal yakni di sebagian wilayah Sumatera dan Sulawesi serta sebagian kecil Jawa. "Termasuk Jabodetabek, Kalimantan, NTB dan NTT," kata Hary saat dihubungi, Kamis (22/10/2020).
Terkait hal itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera merespons apa yang sudah diperingkat oleh BMKG terkait La Nina itu. (Baca juga: Capai 4 Meter, BMKG Warning Gelombang Tinggi di Perairan Indonesia)
“Prakiraan yang dirilis oleh BMKG ini mustinya direspons cepat oleh pemprov (DKI),” ujar Gembong saat dihubungi, Jumat (23/10/2020).
Ia pun mendorong Pemprov DKI segera menyiapkan langkah-langkah guna mengantisipasi adanya dampak dari adanya La Nina. Salah satunya adalah memonitoring seluruh perangkat banjir di Ibu Kota.
“Langkah yang harus dilakukan oleh pemprov adalah monitoring seluruh perangkat antisipasi banjir. Misalnya apakah seluruh pompa sudah dalam kondisi baik, apakah alat berat pengeruk sampah sudah berjalan dengan semestinya,” tegas Gembong.
Lebih lanjut, Gembong mengatakan Pemprov DKI masuh mempunyai waktu untuk mengantipasi dampak dari banjir imbas adanya hujan dari fenomena La Nina. “Pemprov masih punya waktu untuk mengantisipasi dampak lanina khususnya banjir di DKI Jakarta,” kata Gembong.
Diketahui sebelumnya BMKG memastikan bahwa wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) akan mengalami dampak fenomena La Nina lebih awal dari wilayah lainnya. La Nina merupakan fenomena alam yang berpotensi menambah curah hujan hingga 40% dari rata-rata normal lebih banyak di Tanah Air. (Baca juga: BMKG Prediksi Hujan Deras Disertai Petir dan Angin Kencang di Sejumlah Wilayah Jakarta)
Kabid Diseminasi Informasi Iklim dan Kualitas Udara BMKG, Hary Tirto Djatmiko mengatakan wilayah yang akan mengalami musim hujan lebih awal yakni di sebagian wilayah Sumatera dan Sulawesi serta sebagian kecil Jawa. "Termasuk Jabodetabek, Kalimantan, NTB dan NTT," kata Hary saat dihubungi, Kamis (22/10/2020).
(kri)
Explore More