Undang 3 Pakar, Pansus DPRD Sebut Jakarta Belum Punya Masterplan Pengendalian Banjir

JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Banjir DPRD DKI Jakarta mengundang tiga pakar perkotaan untuk mencari tahu bagaimana mengendalikan banjir di Ibu Kota. Salah satu masalah terungkap, Pemprov DKI Jakarta belum memiliki master plan terintegrasi pengendalian banjir.

Ketua Pansus Banjir DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani, mengatakan, rapat Pansus Banjir yang digelar hari ini mengundang tiga pakar. Mereka adalah Pakar Bioteknologi Lingkungan Universitas Indonesia Firdaus Ali, Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti Nirwono Joga dan Yayat Supriyatna.

Berdasarkan hasil diskusi, ketiganya kurang lebih memiliki pendapat yang sama, yaitu bahwa Pemprov DKI Jakarta belum memiliki keinginan politik, baik secara program maupun anggaran untuk menuntaskan masalah banjir. (Baca juga: Butuh Waktu 8 Tahun untuk Normalisasi Kali, DKI Minta Bantuan Pengembang Perumahan)

"Nanti dari pihak eksekutif bisa saja membantah punya narasi segala macam. Tapi yang jelas sampai hari ini warga Jakarta bisa merasakan banjir tidak selesai," kata Zita Anjani di DPRD DKI Jakarta, Senin (19/10/2020).



Zita menjelaskan, untuk mengendalikan banjir di Jakarta, Gubernur selaku eksekutif yang menjalankan kegiatan harus memiliki keinginan politik dan keseriusan mengatasi banjir.

Ketiga pakar itu, kata Zita, memberi saran agar Pemprov DKI Jakarta membuat master plan terintegrasi pengendalian banjir. Sehingga, ada indikator keberhasilan penanganan banjir. (Baca juga: Banjir Ancam Jakarta, Tiga Hal Ini Perlu Diantisipasi)

"Master plan yang kita gunakan ini tahun 1973 tapi kita belum ada mau ngomongin masalah-masalah yang integrated gitu. Misalnya Pemprov DKI beli pompa, toa, pelebaran lahan, bikin polder segala macam itu apa dampaknya terhadap banjir? Mengurangi atau tidak? Enggak ada indikator keberhasilannya. Jadi selama ini belanja-belanja saja tapi enggak bisa diukur yang dibelanjakan berhasil atau tidak," tukasnya.

Politisi PAN itu pun berjanji akan menyelesaikan kerja pansus secara cepat dan ditargetkan pada bulan ini memberikan rekomendasi kepada Pemprov DKI Jakarta bagaimana secara program maupun anggaran untuk menuntaskan masalah banjir.

"Sehingga nanti hasil rekomendasi kami bisa dibaca publik dan tidak lagi nanti DPRD yang disalahkan karena DPRD sudah maksimal. Sudah mengadakan pansus, mengundang expert, melakukan diskusi panjang, dan memberi rekomendasi, tapi tetap yang menjalankan adalah eksekutif. Jadi kuncinya ada di pak Gubernur," pungkasnya.