Pansus Banjir DPRD DKI, Pras: Upaya Meminimalisasi Banjir Jakarta
Pansus Banjir DPRD DKI, Pras: Upaya Meminimalisasi Banjir Jakarta
A
A
A
JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Banjir DPRD DKI Jakarta tengah dalam proses pembentukan. Hasil rekomendasi Pansus nantinya harus dijalankan Pemprov DKI.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, saat ini dari fraksi-fraksi sudah memasukkan nama anggotanya untuk menjadi Pansus Banjir. Menurutnya, banjir Jakarta tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, tapi bisa diminimalisasi.
"Pansus itu kita cari solusi bareng. Kita akan panggil semua pihak terkait. Kalau masalah banjir, Jakarta pasti enggak mungkin enggak banjir, pasti ada banjir, tapi kan bisa diminimalisasi," ujar Pras di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (3/3/2020). (Baca juga: Banjir Awal Tahun, DKI Lakukan Penanganan Terbaik dari Tahun Sebelumnya)
Berdasarkan pengamatan sementara, banyak indikasi masalah banjir yang ditemukan seperti saluran air yang mampet, masalah alat tidak bisa beli dan tidak terawat termasuk layout saluran air mana saja yang tidak berfungsi.
Selain itu, persoalan sodetan Kanal Banjir Timur (KBT). Lahan tersebut harus dibeli dan normalisasi harus jalan. Menurutnya, masalah normalisasi dan naturalisasi jangan diperdebatkan lagi, namun sodetan wajib dilakukan untuk membuang air Kalu Ciliwung ke KBT.
"Hasil pansus nanti jadi rekomendasi. Itu harus dilakukan. Kalau memang ini salah satu bencana banjir, kita harus declare sebagai bencana banjir karena penopang Jakarta kan banyak, ada Tangsel, Bogor, Depok, Bekasi. Mereka harus diajak ngomong, enggak bisa kita sendiri, harus ramai-ramai kita kerjain bareng-bareng," kata Pras. (Baca juga: BNPB Sebut Banjir Besar di Jakarta Sudah Terjadi Sejak Tahun 1600-an)
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, saat ini dari fraksi-fraksi sudah memasukkan nama anggotanya untuk menjadi Pansus Banjir. Menurutnya, banjir Jakarta tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, tapi bisa diminimalisasi.
"Pansus itu kita cari solusi bareng. Kita akan panggil semua pihak terkait. Kalau masalah banjir, Jakarta pasti enggak mungkin enggak banjir, pasti ada banjir, tapi kan bisa diminimalisasi," ujar Pras di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (3/3/2020). (Baca juga: Banjir Awal Tahun, DKI Lakukan Penanganan Terbaik dari Tahun Sebelumnya)
Berdasarkan pengamatan sementara, banyak indikasi masalah banjir yang ditemukan seperti saluran air yang mampet, masalah alat tidak bisa beli dan tidak terawat termasuk layout saluran air mana saja yang tidak berfungsi.
Selain itu, persoalan sodetan Kanal Banjir Timur (KBT). Lahan tersebut harus dibeli dan normalisasi harus jalan. Menurutnya, masalah normalisasi dan naturalisasi jangan diperdebatkan lagi, namun sodetan wajib dilakukan untuk membuang air Kalu Ciliwung ke KBT.
"Hasil pansus nanti jadi rekomendasi. Itu harus dilakukan. Kalau memang ini salah satu bencana banjir, kita harus declare sebagai bencana banjir karena penopang Jakarta kan banyak, ada Tangsel, Bogor, Depok, Bekasi. Mereka harus diajak ngomong, enggak bisa kita sendiri, harus ramai-ramai kita kerjain bareng-bareng," kata Pras. (Baca juga: BNPB Sebut Banjir Besar di Jakarta Sudah Terjadi Sejak Tahun 1600-an)
(jon)
Explore More