Warga Keluhkan Kelangkaan Elpiji 3 Kg, DPRD Desak Pemprov DKI Atur Kuota
loading...
A
A
A
JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Brando Susanto mempertanyakan peran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta terkait kuota elpiji 3 kilogram bersubsidi yang dibutuhkan rakyat miskin. Sebab belakangan ini, dirinya kerap menerima laporan warga yang mengeluhkan kelangkaan elpiji 3 Kg.
"Banyak laporan warga masuk ke saya. Di beberapa wilayah Jakarta, warga sulit mendapatkan elpiji 3 Kg bersubsidi. Ini tentu sangat memprihatinkan, padahal kuota pemerintah cukup dan tidak ada alasan kelangkaan," tegas Brando, Selasa (28/1/2025)
Brando menilai, Pemprov DKI Jakarta selama ini tidak memiliki peran penting dalam menentukan kuota yang tepat bagi warga yang membutuhkan elpiji 3 Kg bersubsidi di Jakarta. "Ini perlu dievaluasi, karena yang tahu dan punya data wilayah adalah Pemprov bukan Pertamina ataupun penyalurnya," ujarnya.
Brando menyebut kelangkaan elpiji 3 Kg bersubsidi adalah masalah yang sangat mendesak, karena langsung memengaruhi kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu perlu direspons cepat oleh Pemprov DKI Jakarta.
"Ini hal yang sangat urgen dan mendesak karena menyasar pada kebutuhan rumah tangga, sehingga Pemprov Jakarta secepatnya merespons hal ini. Urusan perut rakyat kecil jangan disepelekan, karena mereka sudah sulit mencari nafkah berbasis harian, bukan bulanan," ucapnya.
"Banyak laporan warga masuk ke saya. Di beberapa wilayah Jakarta, warga sulit mendapatkan elpiji 3 Kg bersubsidi. Ini tentu sangat memprihatinkan, padahal kuota pemerintah cukup dan tidak ada alasan kelangkaan," tegas Brando, Selasa (28/1/2025)
Brando menilai, Pemprov DKI Jakarta selama ini tidak memiliki peran penting dalam menentukan kuota yang tepat bagi warga yang membutuhkan elpiji 3 Kg bersubsidi di Jakarta. "Ini perlu dievaluasi, karena yang tahu dan punya data wilayah adalah Pemprov bukan Pertamina ataupun penyalurnya," ujarnya.
Brando menyebut kelangkaan elpiji 3 Kg bersubsidi adalah masalah yang sangat mendesak, karena langsung memengaruhi kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu perlu direspons cepat oleh Pemprov DKI Jakarta.
"Ini hal yang sangat urgen dan mendesak karena menyasar pada kebutuhan rumah tangga, sehingga Pemprov Jakarta secepatnya merespons hal ini. Urusan perut rakyat kecil jangan disepelekan, karena mereka sudah sulit mencari nafkah berbasis harian, bukan bulanan," ucapnya.
(cip)