Anggota DPRD Jakarta Minta Pemprov Mitigasi Pohon Tumbang

JAKARTA - Anggota Komisi A DPRD Jakarta Kevin Wu meminta Pemprov Jakarta, khususnya Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) beserta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan mitigasi pohon tumbang akibat angin kencang. Setiap hujan deras disertai angin kencang ada saja kejadian pohon tumbang di beberapa wilayah Jakarta.

"Hujan deras disertai angin kencang yang menyebabkan pohon tumbang di Jakarta mengindikasikan perlunya pendekatan lebih serius terhadap manajemen pohon di perkotaan," ujar Kevin, Selasa (3/12/2024).



Menurut dia, pada dasarnya pohon tumbang tidak terjadi semata karena cuaca ekstrem, tetapi juga menunjukkan kelemahan dalam pemeliharaan pohon-pohon.

"Banyak pohon tua dengan kondisi akar yang melemah atau tidak dirawat secara berkala, sehingga tidak mampu menahan tekanan angin kencang. Ini harus menjadi momentum bagi Pemprov untuk memperkuat tata kelola dan pemantauan pohon di seluruh wilayah Jakarta,” katanya.

Politikus PSI itu mendorong Distamhut dan BPBD lebih terintegrasi dalam melakukan mitigasi risiko pohon tumbang di Jakarta. Salah satunya dengan melakukan pemetaan lokasi pohon rawan tumbang, terutama di jalan-jalan utama dan kawasan padat aktivitas masyarakat.

Selain itu, BPBD perlu memastikan kolaborasi aktif dengan Dinas Pertamanan untuk menyiapkan rencana aksi cepat tanggap jika insiden terjadi.

Pria yang menjabat Kepala Dharmapala Nusantara itu juga mendorong BPBD Jakarta menerapkan sistem peringatan dini berbasis data cuaca dari BMKG yang dapat langsung menyasar masyarakat melalui kanal resmi seperti aplikasi JAKI atau pesan singkat.

Dinas terkait juga perlu menggunakan teknologi modern seperti sensor pohon untuk memantau kelembapan tanah dan stabilitas akar, terutama di lokasi yang sering dilanda banjir atau angin kencang.

Kevin mengajak masyarakat dilibatkan secara aktif, bukan hanya untuk melaporkan potensi bahaya, tapi juga diberikan edukasi bagaimana mengenali pohon yang berisiko tumbang.

"Pemprov juga dapat membuka kanal komunikasi langsung di tingkat kelurahan atau RW untuk mempermudah pelaporan dan mempercepat penanganan. Misalnya, pemerintah bisa memberikan panduan visual tentang kondisi pohon berbahaya, sehingga masyarakat memiliki pemahaman lebih baik dan dapat berkontribusi secara nyata dalam mitigasi risiko," ungkapnya.