Loyalis Prabowo-Jokowi, Sandiaga Layak Dipertimbangkan Jadi Calon Alternatif di Pilkada Jakarta
loading...
Analis Komunikasi Politik, Hendri Satrio (Hensat) menilai Sandiaga Uno layak dipertimbangkan menjadi calon alternatif di Pilkada Jakarta 2024. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Analis Komunikasi Politik sekaligus Founder Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio (Hensat) menilai Pilkada Jakarta 2024 ini bukan hanya soal masalah keikutsertaan petahana Anies Baswedan saja. Menurutnya, Kota Jakarta tidak pernah kehabisan sosok pemimpin.
Seharusnya, masih banyak nama-nama lain selain Anies yang juga dipertimbangkan oleh parpol untuk diusung di Pilkada Jakarta agar tak terjadi fenomena kotak kosong nantinya.
"Masih banyak nama-nama lain selain Anies, jadi yang jelas tidak boleh lawan kotak kosong. Kotak kosong itu hanya bisa terjadi jika elektabilitas sosoknya tinggi sehingga lawannya tak ada yang berani, bukan berarti ada siasat kotak kosong agar sosok yang diinginkan penguasa atau rezim lancar melewati pilkada," ujar Hensat kepada wartawan, Jumat (9/8/2024).
Menurut Hensat, siasat kotak kosong di Pilkada Jakarta itu bisa dihindari jika para partai politik memunculkan sosok-sosok lain di luar Anies Baswedan.
"Kalau memang ternyata Anies tak bisa ikut Pilkada Jakarta, jangan sampai dipaksakan ada kotak kosong, sebab ada nama-nama lain yang bisa juga menjadi pemimpin," tandasnya.
Hensat lalu mencontohkan beberapa nama yang seharusnya juga dipertimbangkan dalam bursa calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Salah satu sosok yang seharusnya masuk dalam pertimbangan itu, kata Hensat, adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang juga menjabat sebagai Ketua Bappilu DPP PPP Sandiaga Uno.
Hensat menilai jabatan Sandi saat ini sebagai menteri sudah setingkat level gubernur sehingga bisa diusulkan menjadi calon oleh para parpol. Apalagi, Sandi termasuk sosok yang berpengalaman dalam memimpin Jakarta.
Ia pernah menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2019 di mana ia saat itu harus mundur karena mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden di Pemilu 2019.
"Sandiaga Uno ini berpengalaman pernah menang di 2017, meski ia hanya sampai 2019, namun patut dipertimbangkan karena pasti ada ide-ide dari dia tentang Jakarta yang belum tuntas selama ia menjabat sebagai wagub," kata Hensat.
Hensat melanjutkan bila rezim mempertimbangkan loyalis Prabowo-Jokowi seharusnya Sandiaga Uno juga dipertimbangkan. Hal itu terbukti saat ia mendampingi Prabowo di 2019 dan juga menjadi menteri di era periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Bukan hanya RK yang loyalis, jika pertimbangannya itu, maka Sandi juga harusnya menjadi pertimbangan rezim," papar Hensat.
Selain Sandi, Hensat juga mendorong agar parpol-parpol juga mempertimbangkan nama Ahok yang juga berpengalaman memimpin Jakarta.
"Ahok pun juga boleh dipertimbangkan karena selain ia pernah memimpin Jakarta, saat itu 2017 juga suaranya banyak hingga hampir menyaingi Anies-Sandi," lanjutnya.
Seharusnya, masih banyak nama-nama lain selain Anies yang juga dipertimbangkan oleh parpol untuk diusung di Pilkada Jakarta agar tak terjadi fenomena kotak kosong nantinya.
Baca Juga
"Masih banyak nama-nama lain selain Anies, jadi yang jelas tidak boleh lawan kotak kosong. Kotak kosong itu hanya bisa terjadi jika elektabilitas sosoknya tinggi sehingga lawannya tak ada yang berani, bukan berarti ada siasat kotak kosong agar sosok yang diinginkan penguasa atau rezim lancar melewati pilkada," ujar Hensat kepada wartawan, Jumat (9/8/2024).
Menurut Hensat, siasat kotak kosong di Pilkada Jakarta itu bisa dihindari jika para partai politik memunculkan sosok-sosok lain di luar Anies Baswedan.
"Kalau memang ternyata Anies tak bisa ikut Pilkada Jakarta, jangan sampai dipaksakan ada kotak kosong, sebab ada nama-nama lain yang bisa juga menjadi pemimpin," tandasnya.
Hensat lalu mencontohkan beberapa nama yang seharusnya juga dipertimbangkan dalam bursa calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Salah satu sosok yang seharusnya masuk dalam pertimbangan itu, kata Hensat, adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang juga menjabat sebagai Ketua Bappilu DPP PPP Sandiaga Uno.
Hensat menilai jabatan Sandi saat ini sebagai menteri sudah setingkat level gubernur sehingga bisa diusulkan menjadi calon oleh para parpol. Apalagi, Sandi termasuk sosok yang berpengalaman dalam memimpin Jakarta.
Ia pernah menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2019 di mana ia saat itu harus mundur karena mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden di Pemilu 2019.
"Sandiaga Uno ini berpengalaman pernah menang di 2017, meski ia hanya sampai 2019, namun patut dipertimbangkan karena pasti ada ide-ide dari dia tentang Jakarta yang belum tuntas selama ia menjabat sebagai wagub," kata Hensat.
Hensat melanjutkan bila rezim mempertimbangkan loyalis Prabowo-Jokowi seharusnya Sandiaga Uno juga dipertimbangkan. Hal itu terbukti saat ia mendampingi Prabowo di 2019 dan juga menjadi menteri di era periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Bukan hanya RK yang loyalis, jika pertimbangannya itu, maka Sandi juga harusnya menjadi pertimbangan rezim," papar Hensat.
Selain Sandi, Hensat juga mendorong agar parpol-parpol juga mempertimbangkan nama Ahok yang juga berpengalaman memimpin Jakarta.
"Ahok pun juga boleh dipertimbangkan karena selain ia pernah memimpin Jakarta, saat itu 2017 juga suaranya banyak hingga hampir menyaingi Anies-Sandi," lanjutnya.
(kri)
Explore More