Jelang Pilkada 2024, Masyarakat Diminta Pilih Pemimpin yang Bersih dari Masalah Hukum

JAKARTA - Jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024, masyarakat diminta memilih pemimpin yang bersih dari masalah hukum dan tidak berdasarkan popularitas dan elektabilitas. Untuk itu, diperlukan diskusi untuk menakar dan mengungkap keluh kesah publik kepada para calon kandidat. Dengan

Hal itu diungkapkan Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing, saat menjadi salah satu narasumber dalam diskusi publik yang digelar Harnas Media Consultants (HMC), yang digelar di Kota Bekasi.

"Diskusi -diskusi macam ini harus dibuat di seluruh Indonesia dengan frekuensi yang tinggi. Karena dengan demikian, maka pesan-pesan yang disampaikan dalam diskusi, dialog tanya jawab yang sangat kritikal tadi masuk ke ruang publik, sehingga bisa memunculkan kesadaran masyarakat tentang keadaan suatu daerah, misalkan Kota Bekasi tadi," kata Emrus, Kamis (8/8/2024).



Emrus juga menyikapi sejumlah persoalan yang mengemuka khususnya di Kota Bekasi. Dari laporan sejumlah aktivis antikorupsi terhadap salah satu calon kandidat Wali Kota Bekasi, kemudian hilangnya kendaraan Pemkot, hingga beralihnya kepemilikan tanah milik pemerintah daerah.

Menurutnya, diskusi menjelang pilkada seharusnya banyak dilakukan di seluruh Indonesia agar para pemilih dapat secara jelas memilih pasangan calon kandidat yang ikut kontestan.



"Supaya apa, supaya kita tidak memilih kucing dalam karung, tidak lagi memilih orang yang diduga melakukan penyimpangan tindak pidana korupsi, yang beberapa pekan belakangan ini terus mengemuka," ungkap Emrus.

Emrus mengaku tidak setuju apabila ada salah satu kontestan memiliki resistensi hukum namun memaksakan diri untuk ikut dalam pilkada mendatang.

"Itu tidak boleh lagi dan saya kira itu harus ditolak. Masyarakat berhak menolaknya dalam bentuk apa, jangan pilih orang yang memiliki resistensi hukum, supaya apa, sulit untuk meyakinkan kita bahwa dia tidak korupsi," tukasnya.