Hitung-hitungan Jumlah Kursi Koalisi Indonesia Maju di DPRD Jakarta, Lebih dari Cukup Usung Pasangan Calon
loading...
Jika solid, jumlah kursi KIM sudah cukup untuk mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Ilustrasi/Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Jumlah kursi DPRDDKI Jakarta milik parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) akan diulas di artikel ini. Jika solid, jumlah kursi KIM sudah cukup untuk mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta.
Diketahui, Partai Golkar menyebut Ridwan Kamil akan diusung pada Pilkada Jakarta . Hal ini dilakukan setelah Golkar mendukung Dedi Mulyadi sebagai calon gubernur Jawa Barat.
"Pilkada DKI On the way," kata Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/8/2024).
Baca Juga: Wacana KIM Plus di 3 Pilkada, Siapa Jagoannya?
Airlangga menyebut bahwa Ridwan Kamil bakal diusung bersama-sama dengan KIM dan partai politik lainnya. Partai lain tersebut, kata Airlangga, akan diumumkan sebelum tanggal 27 Agustus 2024. Diketahui, 27 Agustus 2024 merupakan awal pendaftaran Pilkada 2024. Pendaftaran berlangsung hingga 29 Agustus 2024.
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani pun memberi sinyal kuat tentang akan majunya Ridwan Kamil yang memiliki latar belakang arsitek di Pilkada Jakarta. Sinyal itu disampaikan melalui pantun berikut ini:
"Ke Pangkalan Jati beli babat
Makan bubur sama lotek
Provinsi DKI akan semakin hebat
Kalau gubernurnya seorang arsitek."
Diketahui, Koalisi Indonesia Maju (KIM) ada sejak Pilpres 2024. KIM beranggotakan Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora Indonesia, dan Partai Garuda. Jelang Pilkada 2024, termasuk di Jakarta, muncul wacana KIM yang diperluas, yang disebut KIM Plus.
Untuk mencalonkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Jakarta, jumlah kursi yang dibutuhkan parpol maupun gabungan parpol minimal sebanyak 22 kursi. Lalu, berapa jumlah kursi parpol yang tergabung dalam KIM?
Penetapan jumlah kursi DPRD Jakarta Hasil Pemilu 2024 memang belum diumumkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini lantaran kembali muncul gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).
Diketahui, Partai Golkar menyebut Ridwan Kamil akan diusung pada Pilkada Jakarta . Hal ini dilakukan setelah Golkar mendukung Dedi Mulyadi sebagai calon gubernur Jawa Barat.
"Pilkada DKI On the way," kata Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/8/2024).
Baca Juga: Wacana KIM Plus di 3 Pilkada, Siapa Jagoannya?
Airlangga menyebut bahwa Ridwan Kamil bakal diusung bersama-sama dengan KIM dan partai politik lainnya. Partai lain tersebut, kata Airlangga, akan diumumkan sebelum tanggal 27 Agustus 2024. Diketahui, 27 Agustus 2024 merupakan awal pendaftaran Pilkada 2024. Pendaftaran berlangsung hingga 29 Agustus 2024.
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani pun memberi sinyal kuat tentang akan majunya Ridwan Kamil yang memiliki latar belakang arsitek di Pilkada Jakarta. Sinyal itu disampaikan melalui pantun berikut ini:
"Ke Pangkalan Jati beli babat
Makan bubur sama lotek
Provinsi DKI akan semakin hebat
Kalau gubernurnya seorang arsitek."
Diketahui, Koalisi Indonesia Maju (KIM) ada sejak Pilpres 2024. KIM beranggotakan Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora Indonesia, dan Partai Garuda. Jelang Pilkada 2024, termasuk di Jakarta, muncul wacana KIM yang diperluas, yang disebut KIM Plus.
Untuk mencalonkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Jakarta, jumlah kursi yang dibutuhkan parpol maupun gabungan parpol minimal sebanyak 22 kursi. Lalu, berapa jumlah kursi parpol yang tergabung dalam KIM?
Jumlah Kursi Parpol yang Tergabung KIM di DPRD Jakarta
Penetapan jumlah kursi DPRD Jakarta Hasil Pemilu 2024 memang belum diumumkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini lantaran kembali muncul gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).
Explore More