Menata Transportasi di Kota Sejuta Angkot

BOGOR - Keberadaan angkutan kota (angkot) di Bogor semakin tidak terkendali. Keberadaannya tidak hanya menimbulkan kemacetan, tapi juga membuat daerah penyangga ibu kota ini semakin semrawut. Berbagai terobosan pun dilakukan untuk mengubah julukan Kota Sejuta Angkot ini dengan moda transportasi publik.

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dan Wakil Wali Kota Dedie A Rachim yang baru dilantik sebagai kepala daerah untuk periode 2019–2024 berkomitmen mewujudkan harapan warganya, di antaranya dengan berkurangnya kemacetan dan tertatanya sistem transportasi publik yang kini masih didominasi angkot.

Menurut Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rahim, arah perubahan menuju lebih baik itu memang harus dan segera diwujudkan. Belakangan ini pihaknya gencar memaparkan sejumlah rencana program penataan dan penyediaan transportasi publik di kota hujan.

“Saya kira dasar hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Light Rail Transit (LRT). Itu cukup sebagai pijakan awal menuju perubahan moda transportasi di Kota Bogor juga. Jadi ke depan nanti Kota Bogor akan cepat berubah, di antaranya masuknya LRT ke Bogor yang mana fase kedua pembangunan mulai dari Cibubur, Cimanggis, lalu ke Bogor. Stasiunnya akan ada di Baranangsiang. Dalam sehari diperkirakan akan mengangkut 120 orang,” ungkap Dedie, kemarin.

Mantan Direktur pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini mengatakan, sebanyak 30% warga diperkirakan akan berpindah moda transportasi dari commuter line ke LRT dan 40% warga Bogor yang biasanya menggunakan kendaraan roda empat akan berubah menjadi penumpang LRT.

“Kenapa 40% akan mengubah moda transportasi ke LRT? Karena pada 2020 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan sistem Electronic Road Pricing (ERP). Jadi, dari Bogor ke Jakarta para pengguna mobil, dua kali bayar tol. Ini harus diantisipasi, maka dari itu Kota Bogor sedang mempersiapkan segala sesuatunya,” ujarnya.

Tak hanya itu, dia juga mengatakan tentang rencana pembangunan jalur trem (trem way) mulai dari Terminal Baranangsiang, Tugu Kujang, Jalan Paledang, dan menyambung ke Taman Topi, lalu ke Jalan Padjajaran dan masuk kembali ke Baranangsiang.

“Sedangkan untuk pembangunan Tol BORR Sesi III direncanakan selesai sampai dengan Jalan Semplak, Bogor Barat, selanjutnya akan diteruskan hingga Jalan Dramaga sepanjang 8 km, lalu akan tembus ke Tol Antasari Depok. Saya kira ini sudah jelas arah perubahannya,” katanya.

Bahkan, pihaknya berupaya agar Pemkot Bogor memiliki saham dari PT Marga Sarana Jabar (MSJ) selaku pengelola Tol BORR. “Jika Kota Bogor aman, damai, dan kondusif, Insyaallah pembangunannya akan lancar dan presidennya tetap tinggal di Kota Bogor,” ujarnya.

Pihaknya mengharapkan dukungan penuh, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, agar semua program dan rencana yang disusun terkait penataan moda transportasi publik dan kemacetan di Kota Bogor bisa berjalan lancar.

“Saya mengimbau kepada semua warga Kota Bogor untuk bersabar akibat dampak pembangunan yang akan berjalan nanti. Harus sabar, karena yang namanya proses pembangunan pasti memerlukan waktu cukup lama dan implikasinya macet,” ujarnya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor Rakhmawati mengaku, pada 2019 ini pihaknya tengah mematangkan sejumlah program sistem penataan transportasi meliputi rerouting dan konversi angkot dengan skema tiga angkot diganti satu bus dan tiga angkot diganti dua angkutan modern.

“Ya, sampai saat ini kita masih mematangkan program konversi angkutan kota menjadi angkot modern sehingga tahun ini angkot yang beroperasi di jalur Trans Pakuan Koridor (TPK) 4 itu bisa kembali beroperasi,” katanya.

Dia menjelaskan, angkot modern sempat dioperasikan pada Oktober 2018, tapi hanya bertahan dua hari lantaran banyaknya penolakan dari sejumlah sopir angkot jurusan Ciawi yang merasa usahanya dimatikan oleh kehadiran angkot modern itu. Pada November 2018, para sopir angkot mendatangi DPRD Kota Bogor dan akhirnya disepakati operasional angkot modern ditangguhkan sementara.

“Iya, saat itu masih ada beberapa sopir menolak dan mengancam sopir TPK 04 sehingga mereka tidak mau beroperasi. Sekarang kami akan kembali melakukan pendekatan kepada mereka, yang jelas program ini harus tetap berjalan,” katanya.

Menurutnya, langkah yang dilakukan Dishub Kota Bogor adalah melakukan koordinasi dengan badan hukum selaku pemilik angkot modern, Organda, dan instansi terkait untuk persiapan ke depannya. Koordinasi ini dilakukan karena berkaca pada tahun lalu resistensinya tinggi dan pihaknya ingin meminimalkan hal itu. “Jadi kita persiapkan terlebih dahulu semua perangkatnya,” katanya. (Haryudi)