Saraswati Yakin 9 Proyek Anies Perhatikan Disabilitas dan Prolingkungan

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta telah mengusulkan rancangan anggaran pembangunan sejumlah infrastruktur senilai Rp571 triliun kepada pemerintah pusat. Anggota DPR RI Rahayu Saraswati menyakini dan berharap pembangunan sejumlah infrastruktur itu nantinya ramah disabilitas dan lingkungan hidup.

"Saya yakin Pak Anies sudah memasukan standar pelayanan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi penyandang disabilitas dalam rencana pembangunan sejumlah infrastruktur tersebut," kata Saraswati dalam siaran tertulis yang diterima SINDOnews pada Senin (15/4/2019).

Saraswati menuturkan, dalam waktu dekat Raperda tentang Perlindungan Disabilitas segera terwujud di DKI Jakarta. Perda itu untuk memperkuat kewajiban pembangunan infrastruktur nantinya yang ramah disabilitas. "Perda itu juga dibutuhkan untuk alokasi pekerja buat teman-teman disabilitas," tuturnya.

Saraswati berharap, pembangunan infrastruktur nantinya akan ramah lingkungan dan berkelanjutan sehingga dapat dinikmati generasi mendatang. Beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan dalam pembangunan infrastruktur adalah ketersediaan ruang publik, green building yang hemat air dan energi serta integrasi pengelolaan limbah dan sampah.

"Ruang publik untuk interaksi juga pasti sudah dipikirkan Gubernur Anies. Termasuk dampak ekonomi dan sosial pada masyarakat," ujarnya. Untuk diketahui sebanyak 9 proyek besar diajukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada pemerintah pusat.

Sejumlah proyek yang diajukan di antaranya, pengembangan jaringan rel kereta MRT menjadi 223 kilometer senilai Rp214 triliun, pengembangan jaringan rel kereta LRT menjadi 116 kilometer senilai Rp60 triliun. Pengembangan panjang rute Transjakarta menjadi 2.149 kilometer senilai Rp10 triliun, pembangunan jaringan rel elevated loopline sepanjang 27 kilometer senilai Rp27 triliun.

Penyediaan permukiman hingga 600.000 unit (fasilitas pembiayaan 30 persen) senilai Rp90 triliun, peningkatan cakupan air bersih hingga 100 persen penduduk DKI senilai Rp27 triliun, peningkatan cakupan jaringan air limbah hingga 81 persen penduduk DKI senilai Rp69 triliun. Revitalisasi angkot (first and last mile transport) hingga 20.000 unit senilai Rp4 triliun dan pengendalian banjir dan penambahan pasokan air senilai Rp70 triliun.