Hanya Soal Tarif, Anies Pastikan Operasional MRT Tak Akan Molor

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI pastikan jadwal operasional Moda Raya Terpadu (MRT) tetap beroperasi Maret meski tarif belum diputuskan. Penetapan tarif akan dibahas dengan DPRD DKI dan berlaku integrasi antar moda.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan mengatakan, awal pekan ini pihaknya akan mulai konsultasi pembahasan tarif MRT dengan DPRD DKI Jakarta. Menurutnya, tim sudah menyiapkan data-datanya untuk dibahas bersama DPRD. Setelah itu baru akan diumumkan.

Sebab, kata Anies, tarif angkutan umum di Jakarta itu ada unsur subsidinya dan subsidi itu diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diputuskan bersama antara eksekutif dan legislatif.

"Jadi, harapannya jadwal operasional MRT tidak berubah dan tarif pun bisa segera nanti diumumkan," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (25/2/2019).

Anies menjelaskan, dalam menentukan tarif itu bukan hanya satu moda transportasi saja yang menjadi instrumen perhitungannya. Menurutnya, penghitungan tarif harus secara integrai antar moda. Apalagi, MRT diketahui baru melayani 16 kilometer dan diantarnya harus terintegrasi dengan bus TransJakarta, bus dalam kota serta angkutan disekitarnya agar dapat melayani mobilitas mayarakat.

Integrasi itu, lanjut Anies, bukan hanya secara fisik. Melainkan, ada integrasi rute, tiket dan manajemen yang tengah dilakukan Pemprov DKI Jakarta saat ini. Dalam unsur integrasi tiket tersebutlah ada perhitungan harga yang dihitung semuanya.

"Enggak, insya Allah enggak akan molor rencana operasionalnya, karena kan hanya soal harganya saja," pungkasnya.

Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sigit Widjatmoko menuturkan, saat ini pihaknya masih membahas perihal mengintegrasikan tiket antar moda. Ada pembahasan rencana membuat lembaga seperti yang dimiliki pemerintah pusat, PT Penyelesaian Transaksi Elektronik Nasional (PTEN) dengan kartu Gerbang pembayaran nasional (GPN) nya.

Sebab, kata Sigit, masing-masing moda dioperatori oleh masing-masing Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti PT MRT dengan MRTnya, PT TransJakarta dengan bus TransJakartanya dan PT LRT dengan LRTnya.

"Kita belum putuskan apakah akan ada lembaga baru untuk mengkordinasikan tiket atau ikut lembaga exiting PTEN. Itu masih dibahas," ungkapnya.

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) bidang perkretaapian DKI Jakarta, Aditya Dwilaksana menegaskan, lembaga untuk mengintegrasikan tarif antar moda sangat diperlukan. Dia pun pernah mengusulkan hal tersebut kepada Pemprov DKI dalam kesempatan beberapa waktu lalu.

Menurut Adit, untuk menyatukan tarif antar moda yang operatornya berbeda itu angat sulit tanpa adanya lembaga tersendiri. Nantinya, lembaga tersebut bertugas untuk mengkordinasikan BUMD-BUMD transportasi dan bertugas mengintegrasikan fisik, tarif, dan jadwal pemberangkatan.

"Jadi koordinasi menjadi lebih mudah. Operatornya tetap para BUMD. Hoding itu cuma bertugas mengintegrasikan satu pintu," pungkasnya.