alexametrics

Atasi Kemacetan, Transportasi Jabodetabek Diintegrasikan

loading...
Atasi Kemacetan, Transportasi Jabodetabek Diintegrasikan
Atasi Kemacetan, Transportasi Jabodetabek Diintegrasikan. (Dok. SINDOnews).
A+ A-
JAKARTA - Pemerintah berupaya membuat terobosan memecahkan problem kemacetan yang selama ini mendera Ibu Kota DKI Jakarta dan sekitarnya.

Salah satu solusi yang diambil adalah mengintegrasikan pengelolaan transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Langkah ini mendesak diambil karena kemacetan menim bulkan kerugian sangat besar, yakni mencapai Rp65 triliun.

Integrasi akan dilakukan lewat sebuah otoritas baru. Badan inilah yang akan menyatukan pengelolaan untuk memudah kan integrasi moda transportasi dan koordinasi pengelolaannya. Saat ini memang sudah ada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Namun, BPTJ yang ber ada di bawah Kementerian Perhubungan tidak melibatkan unsur pemerintah daerah.



Hanya, bagaimana bentuk otoritas baru dimaksud, peng organisasian, dan kewenangannya, kemari masih belum di putuskan. Namun, otoritas dipastikan akan melibatkan unsur pemerintah pusat dan provinsi di Jabodetabek. Untuk mematangkan rencana tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan Wakil Presiden M Jusuf Kalla (JK) memimpin koordinasi dan memecahkan berbagai kendala yang dihadapi dalam integrasi transportasi antarwilayah tersebut.

Rencana pembentukan otoritas yang akan mengintegrasikan muncul dalam rapat terbatas terkait pengelolaan transportasi di Jabodetabek yang digelar di Kantor Presiden kemarin.

Selain melibatkan men teri terkait, rapat juga melibatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim.

“Karena saya lihat sekarang ini memang sebagai contoh saja urusan jalan saja ada yang dimiliki oleh Kementerian PUPR, DKI, Banten, dan Jawa Barat. Semuanya itu kadang-kadang pengelolaannya tidak terpadu, terintegrasi, dan yang terjadi misalnya yang berkaitan pemeliharaan juga sering banyak saling menunggu,” kata Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden kemarin.

Presiden mengingin kan semua moda transportasi terintegrasi dengan baik. Dalam pandangannya, jika mass rapid transit (MRT), light rail transit (LRT), dan kereta bandara siap bisa mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik, maka kerugian karena kemacetan dapat dikurangi. Berdasarkan data Bappenas, kerugian karena kemacetan mencapai Rp65 triliun per tahun.

“Ini kalau kita jadikan barang, sudah jadi MRT, jadi LRT. Dalam lima tahun sudah jadi barang. Enggak mungkin halhal seperti ini kita teruskan. Kita harus berani memulai, harus berani merancang agar bisa selesai sehingga Rp65 triliun itu betul-betul jadi barang, bukan asap yang memenuhi kota,” tandasnya.
halaman ke-1 dari 4
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak