Bukan Masalah Sampah, Anies: Ini Soal APBD Bekasi yang Dilempar ke DKI
Bukan Masalah Sampah, Anies: Ini Soal APBD Bekasi yang Dilempar ke DKI
A
A
A
JAKARTA - Polemik pengelolaan sampah Jakarta di TPA Bantargebang kembali terjadi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kecewa dengan Pemkot Bekasi lantaran masalah tersebut malah diramaikan di media.
Padahal, kata Anies, Pemprov DKI sudah menunaikan kewajiban di dalam Perjanjian Kerja Sama. "Tapi karena diramaikan terus, seakan-akan pihak DKI tidak bertanggung jawab. Padahal DKI menunaikan semua tanggung jawabnya sesuai dgn perjanjian. Lalu dki menerima permintaan bantuan keuangan dan bantuan itu belum ada perinciannya. Makanya tidak bisa diproses," ungkap Anies di Balai Kota, Minggu (21/10/2018) petang.
Anies menuturkan, perincian permintaan bantuan dari Bekasi kepada Pemprov DKI baru datang 18 Oktober lalu. Padahal, DKI, kata Anies sudah memintanya sejak bulan Mei lalu.
"Jadi bu Premi dan tim itu merespons terus tapi datanya tak kunjung datang. Jadi saya harap kita bicarakan baik-baik antarlembaga pemerintahan. Bertemu, diskusikan dan perlu saya garis bawahi, dana yang diminta itu adalah dananya rakyat DKI Jakarta, bukan dananya gubernur. Kemarin tambahan minta 2 triliun. Ini bukan urusan persampahan. Kalau persampahan sudah selesai kewajiban kita," tegasnya.
Menurut Anies, ada pihak yang sengaja memainkan isu sampah untuk meminta dana bantuan kepada Pemprov DKI. "Ini bukan masalah persampahan. Ini masalah APBD Kota Bekasi yang sebagaian tanggung jawabnya dilimpahkan ke Pemprov DKI Jakarta. Tapi cara menyampaikannya menggunakan isu sampah, sehingga kesannya Jakarta punya masalah dengan sampah. Tidak! Jadi kita tertib menjalanlan semua yamg menjadi kewajiban kita," terang mantan Mendikbud itu.
Saat ditanya apakah Anies berniat bertemu dengan Pemkot Bekasi, ia mengaku berkeinginan bertemu untuk membahas hal tersebut. (Baca Juga: Anies Beberkan Polemik Isu Sampah dengan Pemkot Bekasi )"Dan dengan senang hati bertemu. Kalau diceritain nanti malah jadi ramai kalau saya ceritakan apa yang saya kerjakan lewat HP untuk berkomunikasi. Tapi sudahlah saya tidak mau memperpanjang itu," tutupnya.
Padahal, kata Anies, Pemprov DKI sudah menunaikan kewajiban di dalam Perjanjian Kerja Sama. "Tapi karena diramaikan terus, seakan-akan pihak DKI tidak bertanggung jawab. Padahal DKI menunaikan semua tanggung jawabnya sesuai dgn perjanjian. Lalu dki menerima permintaan bantuan keuangan dan bantuan itu belum ada perinciannya. Makanya tidak bisa diproses," ungkap Anies di Balai Kota, Minggu (21/10/2018) petang.
Anies menuturkan, perincian permintaan bantuan dari Bekasi kepada Pemprov DKI baru datang 18 Oktober lalu. Padahal, DKI, kata Anies sudah memintanya sejak bulan Mei lalu.
"Jadi bu Premi dan tim itu merespons terus tapi datanya tak kunjung datang. Jadi saya harap kita bicarakan baik-baik antarlembaga pemerintahan. Bertemu, diskusikan dan perlu saya garis bawahi, dana yang diminta itu adalah dananya rakyat DKI Jakarta, bukan dananya gubernur. Kemarin tambahan minta 2 triliun. Ini bukan urusan persampahan. Kalau persampahan sudah selesai kewajiban kita," tegasnya.
Menurut Anies, ada pihak yang sengaja memainkan isu sampah untuk meminta dana bantuan kepada Pemprov DKI. "Ini bukan masalah persampahan. Ini masalah APBD Kota Bekasi yang sebagaian tanggung jawabnya dilimpahkan ke Pemprov DKI Jakarta. Tapi cara menyampaikannya menggunakan isu sampah, sehingga kesannya Jakarta punya masalah dengan sampah. Tidak! Jadi kita tertib menjalanlan semua yamg menjadi kewajiban kita," terang mantan Mendikbud itu.
Saat ditanya apakah Anies berniat bertemu dengan Pemkot Bekasi, ia mengaku berkeinginan bertemu untuk membahas hal tersebut. (Baca Juga: Anies Beberkan Polemik Isu Sampah dengan Pemkot Bekasi )"Dan dengan senang hati bertemu. Kalau diceritain nanti malah jadi ramai kalau saya ceritakan apa yang saya kerjakan lewat HP untuk berkomunikasi. Tapi sudahlah saya tidak mau memperpanjang itu," tutupnya.
(rhs)
Explore More