Ini Kisaran Besaran Cicilan Rumah DP 0 Rupiah

JAKARTA - Proyek pembangunan hunian DP 0 Rupiah di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, terus dikebut. Direktur Perusahaan Daerah (PD) Sarana Jaya, Yoory Pinontoan, mengatakan, pembangunan rumah DP 0 Rupiah di Kelapa Vilage sudah memasuki tahap pemasangan pagar pembatas yang mengelilingi lokasi lahan seluas 1,4 hektare (ha). Kemudian pembangunan gudang dan barak pekerja, serta pengecoran akses jalan kendaraan proyek dan jalan pekerja.

"Pelaksanaan konstruksi dimulai dari Januari 2018 hingga prtengahan 2019. Sejak dimuali pengerjaan, animo masyarakat terhadap program DP 0 Rupiah sangat tinggi. Hingga saat ini, kurang lebih 6.000 warga mengunjungi information center," ujar Yoory saat dihubungi, Senin kemarin. (Baca: Rumah DP Nol Rupiah Disambut Masyarakat, Anies: Kami Bersyukur)

Yoory menyebutkan, di atas lahan seluas 1,4 ha itu akan dibangun dua tower setinggi 20 lantai dengan jumlah keseluruhan 703 unit. Rinciannya, 190 unit untuk tipe unit 21 dan 513 unit untuk tipe 36. Hunian vertikal itu akan dijual dengan skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) melalui Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) yang segera dibentuk oleh Pemprov DKI Jakarta.

Hal ini guna meringankan pembayaran angsuran atau cicilan konsumen yang membeli atau dalam hal ini adalah warga DKI Jakarta yang belum memiliki hunian. Untuk tipe 21, kata Yoory, dibanderol dengan harga perkiraan mulai dari Rp184.800.000. Sedangkan untuk tipe 36, dibandrol dengan harga sekitar Rp316.800.000. "Untuk anguran cicilan DP 0 Rupiah unit tipe 21 sekitar Rp1,2 juta, dan untuk tipe 36 sekitar Rp2,1 juta. Bunganya flat 5% per tahun," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan menuturkann, program DP 0 Rupiah saat ini baru mengakomodir semua persyaratan yang ada dalam program FLPP milik Kementerian PUPR. Untuk detail skemanya baru akan difinalisasi oleh BLUD yang dibentuk April mendatang.

"Kalau DP-nya itu jelas, bisa dari Pusat pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDP) pemerintah pusat, bisa juga Pemprov DKI. Tapi kalau untuk Pemprov DKI saya belum menyatakan sekarang ini. Nantilah, kami lagi godok," jelasnya. (Baca: Rumah Tapak DP 0 Rupiah Segera Dibangun di Rorotan Cilincing)

Agustino menjelaskan, dalam skema FLPP, pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR memberi subsidi kepada debitur atau konsumen dengan cara membayarkan sebagian bunga dari kredit perumahan rakyat (KPR). Subsidi ini dibayarkan pemerintah untuk memangkas bunga dari KPR yang ditetapkan bank.

Dengan demikian, konsumen hanya membayar bunga sebesar 5 persen per tahun. Artinya, sampai selesai kredit selama tenor cicilan yang disepakati, penikmat program FLPP membayar cicilan secara fixed atau tetap alias tidak mengikuti perubahan suku bunga. Untuk program FLPP, maksimal tenor cicilan yang diberikan yakni selama 20 tahun.

"BLUD saja baru terbentuk April. April juga BLUD belum bisa kerja maksimal. Saya bilang bangunannya saja belum berdiri, bangunannya belum tegak, apa yang mau dicicil? Apa yang mau dimohon, apa mau dilakukan warga, kan belum tahu," ucapnya.