PKS Beri Catatan Akhir Tahun Kinerja Pj Gubernur DKI, Berikut Isinya

JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD DKI Jakarta memberikan catatan akhir tahun evaluasi kinerja Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sepanjang tahun 2023.

Ketua FPKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani menilai kebijakan Heru Budi justru menyebabkan menurunnya kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

"Kebijakan Pj Gubernur membuat posko pengaduan di Balai Kota setiap pagi dirasakan kurang efektif karena hanya menjangkau sebagian kecil saja. Dan secara tidak langsung mereduksi peran kanal pengaduan online melalui aplikasi JAKI," ujar Yani, Senin (1/1/2024).



PKS juga menyayangkan dihapuskannya anggaran pembangunan jalur sepeda. "Hal ini tidak menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dan komunitas pesepeda serta tidak mendukung upaya meningkatkan kualitas udara di Jakarta," katanya.

Pengurangan subsidi dalam bentuk Public Service Obligation (PSO) untuk PT Transjakarta dianggap menunjukkan kurang berpihaknya Heru Budi pada transportasi publik yang juga berperan dalam mengurangi kemacetan dan mengurangi polusi udara.

Fraksi PKS mengingatkan bahwa pengurangan subsidi ini berpotensi mengurangi layanan bus Transjakarta.

"Mengorbankan PSO untuk Transjakarta untuk mengurangi defisit APBD adalah hal kurang tepat. Masih banyak pos lain yang bisa dilakukan efisiensi daripada mengorbankan layanan transportasi publik yang banyak digunakan masyarakat untuk aktivitas produktifnya," ungkap Yani.

Kebijakan Heru Budi yang mengurangi jumlah titik penyediaan jaringan WiFi untuk masyarakat (Jak WiFi) juga disayangkan. Sebab, penyediaan Jak WiFi diperlukan masyarakat untuk berbagai kebutuhan.

Heru Budi juga dianggap secara sepihak mengurangi jumlah penerima KJP Plus tanpa sosialisasi yang gencar dan tanpa konsultasi dengan DPRD DKI.

"Banyak masyarakat yang selama ini merasa terbantu dengan adanya KJP Plus di masa Gubernur DKI Anies Baswedan terkejut karena nama anaknya hilang sebagai penerima KJP Plus tanpa pemberitahuan sebelumnya," ujarnya.

Kebijakan Heru untuk menonaktifkan peserta BPJS Kesehatan yang iurannya dibayarkan Pemprov DKI Jakarta (PBI) tanpa sosialisasi terlebih dahulu juga menjadi sorotan FPKS.

"Masyarakat bisa mengaktifkan kembali selama bisa menunjukkan domisilinya masih di Jakarta dan ber-KTP Jakarta," katanya.

"Hal ini sangat merepotkan masyarakat dan menyebabkan masyarakat yang BPJS Kesehatannya nonaktif harus membayar sendiri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Padahal peserta BPJS PBI ini dari keluarga tidak mampu," tambah Yani.

FPKS juga menyoroti pemberlakuan jalan berbayar yang akhirnya tidak jadi dilaksanakan. “Rencana penerapan ERP ini dinilai tidak didukung kajian yang kuat karena durasi pemberlakuan lama dan ruas jalan yang diberlakukan ERP terlalu banyak dan luas,” ujarnya.

Kemudian, terkait kebijakan disinsentif parkir kendaraan yang tidak lulus uji emisi, FPKS menilai hal ini sudah diterapkan di beberapa lokasi parkir yang dikelola Pemprov DKI.

“Kebijakan ini sangat positif karena akan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, namun FPKS meminta agar penerapannya tidak untuk pengguna sepeda motor yang masyarakatnya sebagian besar adalah kelas menengah ke bawah,” katanya.

Ditambah lagi tidak adanya kebijakan dan program yang serius mengatasi polusi udara. Pemprov DKI melakukan uji emisi kendaraan bermotor secara masif, razia uji emisi menyiram jalan, sampai menyemprotkan air dari atas gedung pencakar langit, dinilai tidak serius dalam realisasinya.

“FPKS menilai kebijakan tersebut tidak dilakukan secara matang sehingga dalam penerapannya tidak konsisten. Selain itu upaya yang dilakukan bersifat responsif, tidak strategis, dan tidak berlandaskan bukti ilmiah,” ujar Yani.

Terakhir, FPKS menyoroti pelatihan-pelatihan oleh Dinas PPKUKM dan Disnakertransen yang monoton serta diseragamkan di seluruh wilayah kota. Keinginan FPKS adalah pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja di masing-masing wilayah kota serta link and match dengan BUMD serta perusahaan swasta ditingkatkan.

“Juga Disnakertransen bisa membuat aturan agar perusahaan-perusahaan di Jakarta mengutamakan karyawan yang ber-KTP Jakarta,” katanya.