DPRD Kota Bogor Gelar Rapat untuk Atasi Banjir di Kaum Sari

BOGOR - Hujan deras hingga mengakibatkan banjir dan tanah longsor di Kota Bogor menjadi perhatian serius DPRD Kota Bogor . Salah satunya banjir di Kampung Kaum Sari, Kelurahan Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Minggu (26/11/2023).

Banjir yang terjadi di sekitaran komplek Olympic Central Business District (OCBD itu merendam 6 rumah dan berdampak kepada 8 KK. Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto bersama Anggota DPRD Kota Bogor Endah Purwanti, Sri Kusnaeni, dan Muaz HD meninjau lokasi kejadian, Senin (27/11/2023).

Di sana, Atang, berdiskusi dengan para korban dan pihak OCBD terkait kronologi kejadian bencana. Setelahnya, Atang pun menggelar rapat kerja terpadu yang beragendakan melakukan pemetaan masalah dan menyusun solusi mengatasi banjir di Kaum Sari.

Dalam rapat tersebut dihadiri berbagai pihak. Mulai dari warga yang menjadi korban banjir, pihak OCBD, pihak Kelurahan Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara, Dinas PUPR, Dinas Perumkim, BPBD, dan Bappeda Kota Bogor.

Dalam rapat tersebut, Atang didampingi Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor Zenal Abidin dan anggota DPRD Kota Bogor Endah Purwanti. ”Kami mencoba menggali informasi lebih banyak terkait bencana banjir yang terjadi di Kaum Sari,” kata Atang.

Diketahui banjir di Kampung Kaum Sari sudah terjadi sejak 2010 silam. Namun intensitasnya meningkat sejak 2014 dan yang terparah terjadi pada 2023 ini. Para warga yang menjadi korban, menuding proyek pembangunan jembatan yang dikerjakan OCBD menjadi akar permasalahan banjir di Kampung Kaum Sari.

Pembangunan jalan dan jembatan membuat badan sungai yang berada di ujung Kampung Kaum Sari menjadi menyempit. “Banjir ekstrem dimulai saat adanya pembangunan jalan yang dilakukan oleh Olympic. Kejadian terbesar di pekan kemarin, nah itu karena bagian ujung sungai menyempit yang diakibatkan oleh pembangunan jembatan,” kata Dian, selaku warga.

Menanggapi hal tersebut, Bagian Pengembangan Bisnis dan Penanganan Proyek OCBD Janes Pasaribu menampik tudingan warga. Dia menjelaskan pembangunan jembatan yang dikerjakan OCBD tidak mengubah struktur badan sungai. Bahkan kehadiran jembatan baru disiapkan untuk mengatasi masalah banjir yang tiap tahun mengalami kenaikan.

Janes menerangkan, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan OCBD diketahui, banjir terjadi karena adanya penyempitan badan sungai yang mengalir di bawah jalan Raya Bogor mengarah ke Kedung Halang. ”Bukan yang berada di bawah jembatan yang dikerjakan pihak OCBD,” jelasnya.

Keterangan pihak OCBD pun diamini Kepala Dinas PUPR Kota Bogor Rena da Frina. Menurut Rena, penyempitan di bawah jalan Raya Bogor tidak dapat diatasi dengan pelebaran dalam waktu dekat. Hal ini karena status Jalan Raya Bogor berada di bawah wewenang pemerintah pusat sehingga akan sulit untuk meminta bantuan pelebaran saluran air.

Rena memberikan opsi agar tidak ada lagi korban banjir di Kaum Sari. Dia mengusulkan OCBD membebaskan lahan 6 rumah milik warga agar mereka bisa pindah ke tempat yang lebih aman. Kedua, pembuatan sodetan baru guna menampung debit air yang mengalir di aliran sungai Kampung Kaum Sari.

“Kemarin kami melakukan tindak lanjut memberikan opsi untuk pembebasan lahan warga terdampak. Menurut kami itu yang paling memungkinkan agar tidak ada korban yaitu pembebasan lahan warga terdampak. Ini perlu ada kesepakatan kedua belah pihak,” ujarnya.

Opsi ini didukung Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor Zenal Abidin Zenal Abidin. Menurutnya, opsi tersebut menjadi solusi jangka pendek agar banjir yang saat ini belum bisa diatasi setidaknya tidak memakan korban jiwa.

Dia melihat potongan video yang beredar di sosial media, terlihat jelas banjir di Kaum Sari sangat berpotensi menimbulkan korban jiwa. Kenaikan debit air terjadi sangat cepat dan arus yang sangat kuat.

“Menurut kami itu opsi pembebasan lahan bisa menjadi solusi jangka pendek. Tinggal bagaimana nanti kesepakatan antara warga dan OCBD bisa bertemu. Kami di Komisi III tentu akan mengawal hal ini agar semuanya bisa mendapatkan kesepakatan yang layak,” tuturnya.

Setelah mendengar semua penjelasan dan jawaban dari semua pihak, Atang menutup rapat dengan menyampaikan enam poin kesimpulan. Pertama, pembangunan di Kota Bogor harus tetap memperhatikan aspek lingkungan serta keberlanjutan kenyaman warga, baik warga yang eksisting maupun warga yang ada di dalam perumahan yang akan dibangun.

Dia meminta semua perencanaan pembangunan OCBD memperhatikan hal tersebut. Kedua, meminta OCBD untuk bisa bernegosiasi dengan 8 keluarga terdampak yang memiliki rumah untuk bisa memberikan harga yang memuaskan bagi enam rumah.

Ketiga, DPRD Kota Bogor menugaskan Dinas PUPR menghitung volume debit air dan sebagainya. Keempat, DPRD Kota Bogor menugaskan Dinas PUPR mengidentifikasi aliran Kali Ciparigi yang melintasi Kaum Sari, agar turap bisa diselsaikan.

Kelima, DPRD Kota Bogor menugaskan Bappeda dan seluruh unsur terkait untuk membuat kajian penyelesaian banjir di wilayah Sungai Ciparigi, Sungai Cibuluh dan Sungai Ciluer. Keenam, DPRD Kota Bogor merekomendasikan kepada OCBD untuk melakukan rekayasa teknis guna pembangunan kolam retensi atau waduk.

“Itu adalah 6 poin rapat kita, ada penyelesaian jangka pendek, menengah dan panjang. Untuk jangka pendek, warga bisa dibebaskan lahannya. Untuk jangka menengah, OCBD untuk membuat rakayasa teknis dengan berkomunikasi dengan PUPR dan PUPR menyelesaikan perbaikan turap disepanjang jalur tersebut agar tidak tumpah ke warga. Sedangkan untuk jangka panjang, bagaimana Bappeda mengkordinasi semua pihak untuk membuat rencana besar penanganan masalah banjir,” kata Atang.