Pembangunan Meleset, Kemenhub Sebut Proyek LRT Terus Berlangsung

BEKASI - Proyek pembangunan kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) yang ditarget pemerintah beroperasi membantu pagelaran Asian Games pada Agustus 2018 mendatang bakal meleset. Namun, pengerjaan LRT terus dikebut dan dapat dipastikan beroperasi pada akhir Mei 2019.

"Kemungkinan LRT bisa beroperasi mulai Juni 2019 mendatang, pengerjaan hingga saat ini masih berlangsung," ujar Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) LRT Kementerian Perhubungan, Jumardi dalam diskusi 'LRT dan Masa Depan Bekasi' di Universitas Islam’45 (Unisma) Kota Bekasi, Selasa (5/12/2017).

Saat ini, kata dia, progres fisik pengerjaan pembangunan LRT sampai 24 November 2017 mencapai 25,212%. Rinciannya, lintas pelayanan I Cawang-Cibubur mencapai 44,685%, lintas pelayanan II Cawang-Dukuh Atas mencapai 11,458%.

Kemudian, lintas pelayanan III Cawang-Bekasi Timur mencapai 26,360% dengan targetan semua lintasan LRT yang berada di Jakarta Bogor Depok Bekasi (Jabodebek) sudah bisa dioperasikan pada 31 Mei 2019 dan di resmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) nantinya.

Jumardi menjelaskan, total kebutuhan lahan untuk pembangunan LRT mencapai 60 hektar. Kebutuhan lahan yang paling luas berada di wilayah Jatimulya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Namun, sekitar 14 hektar lahan untuk LRT masih dikuasai masyarakat setempat.

Seluruh lahan itu, kata dia, tersebar di tiga daerah, yakni Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok dan DKI Jakarta. Di Jatimulya, pihaknya membutuhkan lahan seluas 11 hektar untuk membangun depo LRT sebagai tempat garasi kereta. Enam hektar di antaranya lahan milik PT Adhi Karya.

"Enam hektar dikuasai oleh 300 Kepala Keluarga (KK). Sedangkan, lima hektar lagi milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)," katanya.

Menurutnya, pembebasan lahan setidaknya membutuhkan waktu selama lima hingga enam bulan, tapi ditarget pembebasan selesai Maret 2018.

Sedangkan, tiga hektar yang harus dibebaskan lagi tersebar di beberapa titik di Kota Bekasi, Kota Depok dan DKI Jakarta. Dalam pembebasan lahan seluas 14 hektar ini, pemerintah telah mengalokasikan dana Rp1,6 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Jumardi mencatat, nilai investasi dari pembangunan LRT mencapai Rp31 triliun. Dana itu bukan diperoleh dari APBN saja, tapi dari pinjaman yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai operator kereta. Dari nilai itu, pemerintah menyuntikan dana penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp7,6 triliun.