Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Kota Bogor Perpanjang PSBB Proporsional, Tak Pakai Masker Denda Rp500.000
loading...
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor resmi menerapkan sanksi tilang atau denda bagi masyarakat yang tak mengenakan masker sebesar Rp100.000 sampai Rp500.000. Foto/SINDOnews
A
A
A
BOGOR - Pemkot Bogor resmi menerapkan sanksi tilang atau denda bagi masyarakat yang tak mengenakan masker sebesar Rp100.000 sampai Rp500.000. Keputusan terse but seiring dengan perpanjangan masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Proporsional fase Pra Adaptasi Kebiasaan Baru (Pra-AKB) selama satu bulan, terhitung sejak 4 Agustus 2020.
Aturan tersebut tertuang dalam surat keputusan Wali Kota Bogor No 900.45-552 tahun 2020. Perpanjangan keenam ini terhitung mulai 4 Agustus 2020 sampai dengan 3 September 2020. (Baca juga; Positif Covid-19 Bertambah, Pemkot Bogor Perpanjang PSBB Pra-AKB hingga 3 September 2020 )
"Kota Bogor akan melanjutkan PSBB Proporsional Pra-AKB sebagai kebijakan PSBB di Kota Bogor dengan menerapkan protokol kesehatan dalam penanganan COVID-19," tulis surat keputusan yang ditandatangani Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim yang juga menjabat sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Bogor mengatakan, dalam masa perpanjangan PSBB tersebut juga secara resmi diberlakukan pengenaan sanksi administratif pelanggaran penyelenggaraan kesehatan terhadap protokol kesehatan dalam penanganan COVID-19 di Kota Bogor.
"Baru saja Pak Wali menandatangani Perwali nomor 45/2020 tentang pengenaan denda untuk mereka yang tidak melaksanakan protokol covid yang merupakan turunan dari Pergub. Ada beberapa pasal di situ, misalnya pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan teguran lisan sampai dengan pencabutan izin permanen. Kedua, pengenaan denda dari nilai Rp100.000 sampai Rp500.000 bagi yang tidak memakai masker," ungkap Dedie, Rabu (5/8/2020).
Dedie menegaskan, pemakaian masker sangat penting pada fase Pra-AKB karena dapat menekan risiko penularan atau persebaran COVID-19, khususnya di ruang-ruang publik yang sudah mulai dibuka secara bertahap. (Baca juga; Kasus Covid-19 Melonjak, Pemkot Bogor Terapkan Pembatasan Kerja ASN )
"Sanksi tersebut diturunkan dalam Perwali agar Satpol PP bisa mengimplementasikan secara dinamis dan lugas. Tujuannya apa? Ya, supaya masyarakat lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Kedisiplinan masyarakat sangat menentukan pencegahan penularan Covid-19," jelasnya.
Ia juga menyebutkan data terakhir per 4 Agustus 2020 kasus COVID-19 di Kota Bogor menunjukan total pasien terkonfirmasi positif COVID-19 berjumlah 301 orang. Dengan rincian 78 orang masih dalam perawatan, 202 orang sembuh dan meninggal 21 orang.
Sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, angka tersebut merangkak naik sehingga situasinya jauh dari kata aman. "Saya membaca satu situasi yang sangat mengkhawatirkan. Kalau kita analisis yang terjadi ini adalah lonjakan dari keluarga, lonjakan kasus luar kota dan perkantoran. Semua diakibatkan karena ketidakpedulian," ungkap Bima.
Aturan tersebut tertuang dalam surat keputusan Wali Kota Bogor No 900.45-552 tahun 2020. Perpanjangan keenam ini terhitung mulai 4 Agustus 2020 sampai dengan 3 September 2020. (Baca juga; Positif Covid-19 Bertambah, Pemkot Bogor Perpanjang PSBB Pra-AKB hingga 3 September 2020 )
"Kota Bogor akan melanjutkan PSBB Proporsional Pra-AKB sebagai kebijakan PSBB di Kota Bogor dengan menerapkan protokol kesehatan dalam penanganan COVID-19," tulis surat keputusan yang ditandatangani Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim yang juga menjabat sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Bogor mengatakan, dalam masa perpanjangan PSBB tersebut juga secara resmi diberlakukan pengenaan sanksi administratif pelanggaran penyelenggaraan kesehatan terhadap protokol kesehatan dalam penanganan COVID-19 di Kota Bogor.
"Baru saja Pak Wali menandatangani Perwali nomor 45/2020 tentang pengenaan denda untuk mereka yang tidak melaksanakan protokol covid yang merupakan turunan dari Pergub. Ada beberapa pasal di situ, misalnya pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan teguran lisan sampai dengan pencabutan izin permanen. Kedua, pengenaan denda dari nilai Rp100.000 sampai Rp500.000 bagi yang tidak memakai masker," ungkap Dedie, Rabu (5/8/2020).
Dedie menegaskan, pemakaian masker sangat penting pada fase Pra-AKB karena dapat menekan risiko penularan atau persebaran COVID-19, khususnya di ruang-ruang publik yang sudah mulai dibuka secara bertahap. (Baca juga; Kasus Covid-19 Melonjak, Pemkot Bogor Terapkan Pembatasan Kerja ASN )
"Sanksi tersebut diturunkan dalam Perwali agar Satpol PP bisa mengimplementasikan secara dinamis dan lugas. Tujuannya apa? Ya, supaya masyarakat lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Kedisiplinan masyarakat sangat menentukan pencegahan penularan Covid-19," jelasnya.
Ia juga menyebutkan data terakhir per 4 Agustus 2020 kasus COVID-19 di Kota Bogor menunjukan total pasien terkonfirmasi positif COVID-19 berjumlah 301 orang. Dengan rincian 78 orang masih dalam perawatan, 202 orang sembuh dan meninggal 21 orang.
Sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, angka tersebut merangkak naik sehingga situasinya jauh dari kata aman. "Saya membaca satu situasi yang sangat mengkhawatirkan. Kalau kita analisis yang terjadi ini adalah lonjakan dari keluarga, lonjakan kasus luar kota dan perkantoran. Semua diakibatkan karena ketidakpedulian," ungkap Bima.
(wib)
Explore More