Sistem Ganjil Genap di Tol, DPRD Sebut Pemprov DKI Mengada-ada

JAKARTA - DPRD meminta Pemprov DKI Jakarta mengkaji lebih dalam terkait dengan rencana pembatasan sepeda motor. Karena, DPRD khawatir hal tersebut akan merugikan masyarakat.

"Coba kaji lebih dalam, apa alternatifnya orang enggak naik motor. Jangan-jangan angkutan umumnya enggak ada lagi, macet lagi. Angkutan umum macet, dia terlambat datang. Kalau datangnya terlambat, terus dia dipotong gajinya," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik, Senin 21 Agustus 2017.

Selain itu, Taufik menilai, adanya wacana pembatasan mobil dengan menerapkan sistem ganjil-genap di tol Jakarta-Cikampek terkesan dipaksakan dan mengada-ada.

"Iya ngada-ngada saja. Ganjil genap di tol, tol mana? Cikampek? Nanti orang mau ke sana naik apa?" tanya politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini.

Maka itu, dia menekankan, agar Pemprov DKI Jakarta mengkaji terlebih dahulu sebelum perluas pembatasan sepeda motor dan penerapan sistem ganjil genap di tol.

"Kajiannya dahulu yang benar. Sekarang kalau kemacetannya parah, terus masa tol dibatasi," Taufik menambahkan. (Baca Juga: Polda Metro Jaya: Ganjil Genap di Tol Bekasi-Cawang Masih Wacana
Taufik mengaku, DPRD belum melakukan pembahasan terkait wacana pembatasan kendaraan itu. Untuk pembatasan sepeda motor pernah dibahas, tapi penambahan ruas belum dilakukan.