Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Kawal Aksi BEM SI di Patung Kuda, 1.611 Personel Disiagakan
loading...
Sebanyak 1.611 personel gabungan disiagakan di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (20/10/2023). Ini dikarenakan unjuk rasa mahasiswa yang diinisiasi BEM SI. Foto: Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Sebanyak 1.611 personel gabungan disiagakan di Patung Kuda , Jakarta Pusat, Jumat (20/10/2023). Ini dikarenakan unjuk rasa mahasiswa yang diinisiasi BEM SI .
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, ribuan personel tersebut merupakan gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, dan Pemprov DKI Jakarta.
Titik fokus pengamanan berada di Jalan Sudirman, Patung Kuda, serta sekitar Jalan Medan Merdeka Selatan.
Dia mengimbau BEM SI melakukan aksinya secara tertib, damai, dan tidak mengorbankan kepentingan masyarakat luas. “Kemudian, mematuhi batasan waktu sesuai aturan UU yang berlaku,” kata Susatyo.
Koordinator Media BEM SI Ragner Angga mengatakan, aksi ini salah satunya merespons putusan Mahkamah Kontitusi (MK) yang memperbolehkan kepala daerah maju sebagai capres-cawapres meski berusia di bawah 40 tahun.
"Berkonsolidasi dan menggalang kekuatan untuk turun aksi pada 20 Oktober 2023 merespons putusan MK yang dinilai dapat melanggengkan praktik KKN," ujar Ragner.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, ribuan personel tersebut merupakan gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, dan Pemprov DKI Jakarta.
Titik fokus pengamanan berada di Jalan Sudirman, Patung Kuda, serta sekitar Jalan Medan Merdeka Selatan.
Dia mengimbau BEM SI melakukan aksinya secara tertib, damai, dan tidak mengorbankan kepentingan masyarakat luas. “Kemudian, mematuhi batasan waktu sesuai aturan UU yang berlaku,” kata Susatyo.
Koordinator Media BEM SI Ragner Angga mengatakan, aksi ini salah satunya merespons putusan Mahkamah Kontitusi (MK) yang memperbolehkan kepala daerah maju sebagai capres-cawapres meski berusia di bawah 40 tahun.
"Berkonsolidasi dan menggalang kekuatan untuk turun aksi pada 20 Oktober 2023 merespons putusan MK yang dinilai dapat melanggengkan praktik KKN," ujar Ragner.
(jon)
Explore More