Sistem Tiket Transportasi Umum di Jakarta Berbasis KTP Akan Diterapkan Tahun Ini

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan tiket tiga moda transportasi berbasis akun yang terintegrasi dengan data KTP dan status ekonomi pada tahun ini. Sistem yang disebut account based ticketing (ABT) ini akan diterapkan untuk LRT Jakarta, MRT Jakarta, dan Transjakarta.

"Uji coba Account Base Ticketing (ABT) launching sedang kita siapkan tahun ini," ungkap Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo usai menghadiri kegiatan talk show perhubungan di JCC Senayan Jakarta Pusat, Jumat (29/9/2023).

Dia menuturkan, pada prinsipnya penerapan ABT di LRT, MRT, dan Transjakarta yang koridor utama sudah bisa dilaksanakan.

"Untuk Transjakarta untuk penerapan di bus perlu dilakukan perbaikan karena ada beberapa vendor yang belum melakukan implementasi," tuturnya.

Syafrin menjelaskan, profiling data pengguna terus dilakukan uji coba sampai sistemnya bisa.


"Kita bagaimana PSO efisien sesuai Pergub 113 Tahun 2019 ada 15 golongan yang gratis. Itu mau kita profiling identifikasi apakah benar mereka berhak mendapatkan layanan gratis atau harusnya berbayar," jelasnya.

"Ini akan kita profiling, misalkan mereka tidak masuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) maka mereka tidak berhak mendapatkan subsidi PSO," sambungnya.

Syafrin menegaskan, pihaknya belum ada rencana membedakan tarif bus Transjakarta untuk warga ber-KTP DKI Jakarta dan warga KTP luar DKI Jakarta. "Belum ada pembedaan tarif antara warga Jakarta dan warga Bodetabek berdasarkan KTP," tegasnya.

Sementara itu, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menuturkan, belum memiliki rencana untuk menaikkan tarif Transjakarta dari sebelumnya Rp3.500 menjadi Rp5.000.

Usulan kenaikan tarif Transjakarta tersebut disebut-sebut sebagai dampak berkurangnya APBD Perubahan DKI Jakarta Tahun 2023 yang berdampak pada berkurangnya besaran Public Service Obligation (PSO) atau subsidi pemerintah untuk transportasi umum.

"Soal tarif Transjakarta Rp5.000 belum diusulkan ke DPRD DKI Jakarta, masih Rp3.500," kata Heru Budi Hartono.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta berencana menerapkan tiket berbasis ABT untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemberian PSO (Public Service Obligation).